Pembatalan Hak Guna Usaha Akibat Pembakaran Lahan
Tahun 2026 · Penulis: Cynthia Imelda Rusdini
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11810
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pembukaan lahan Hak Guna Usaha dengan cara dibakar menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban pemegang hak untuk mengelola dan menjaga lahan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampak kebakaran lahan yang luas mendorong pemerintah memperkuat pengaturan hukum melalui Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Kementerian ATR/BPN pada hak guna usaha yang dibakar lahannya oleh pemegang hak. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang hak yang melakukan pembakaran lahan pada hak guna usaha. Metode penelitian penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan atribusi. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan, pengendalian, identifikasi, verifikasi, evaluasi, hingga penetapan pembatalan seluruhnya Hak Guna Usaha apabila terjadi pembakaran lahan oleh pemegang hak.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,803
Tahun 2025 · Penulis: Ashfia Rosyalina Lailannaja
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Keputusan Tanah Terlantar
Penertiban tanah terlantar merupakan upaya negara untuk memastikan tanah dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tent
- Cosine 0,779
Tahun 2024 · Penulis: Nur Azizah Ayu Darnadelia
Aturan Kepemilikan Tanah Absentee di Indonesia Sebagai Salah Satu Program Landreform
Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya ialah bertani. Pemerintah melarang keras pemilikan tanah absentee. Tanah absentee atau guntai merupakan tanah yang pemiliknya berada diluar letak tanah pertanian nya terseb
- Cosine 0,747
Tahun - · Penulis: Hanifatun Nikmah
Keabsahan Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Kawasan Perairan Pesisir Tangerang
Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada kawasan perairan pesisir Tangerang menimbulkan persoalan mengenai legalitas objek hak atas tanah dan ketepatan pembatalannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerbitan sertipikat tersebut dengan hu