Keabsahan Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Kawasan Perairan Pesisir Tangerang
Tahun tidak diketahui · Penulis: Hanifatun Nikmah
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12478
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada kawasan perairan pesisir Tangerang menimbulkan persoalan mengenai legalitas objek hak atas tanah dan ketepatan pembatalannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerbitan sertipikat tersebut dengan hukum agraria Indonesia serta menilai tindakan pembatalannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum yang dianalisis menggunakan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah di wilayah perairan hanya dimungkinkan secara terbatas bagi bangunan tertentu yang memenuhi persyaratan status objek, tata ruang, perizinan, dan prosedur pemberian hak. Dalam kasus Tangerang, objek sertipikat masih berupa perairan, status tanahnya tidak terbukti, alas hak dan dokumennya bermasalah, serta pemeriksaan data fisik dan yuridis tidak dilakukan secara cermat. Penerbitan tersebut mengandung cacat objek, prosedur, dan yuridis. Pembatalannya pada prinsipnya tepat, tetapi harus didasarkan pada pemeriksaan individual untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan pemegang hak, dan tertib administrasi pertanahan bagi seluruh pihak yang terdampak langsung.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,778
Tahun 2026 · Penulis: Muhammad Ramadhan Wawang Asroqi
Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Sertipikat Tanah Sebagai Objek Jaminan yang Tidak Dilakukan Alih Media Oleh Kreditur
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab kreditur terhadap sertipikat tanah sebagai objek jaminan hak tanggungan yang tidak dialih mediakan ke dalam sistem elektronik selama masa berlakunya perjanjian kredit. Peralihan sistem pendaftaran tanah dari konvensional
- Cosine 0,755
Tahun 2024 · Penulis: Nur Azizah Ayu Darnadelia
Aturan Kepemilikan Tanah Absentee di Indonesia Sebagai Salah Satu Program Landreform
Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya ialah bertani. Pemerintah melarang keras pemilikan tanah absentee. Tanah absentee atau guntai merupakan tanah yang pemiliknya berada diluar letak tanah pertanian nya terseb
- Cosine 0,753
Tahun 2026 · Penulis: Desi Fadikta Sisworini
Kepastian Hukum Makna Tanah Belum Terdaftar Dalam Pelaksanaan Lelang
Penelitian ini mengkaji problematika disharmoni norma antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang mensyaratkan surat keterangan tanah belum terdaftar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam lelang sukarela, dengan ketentuan UUPA dan PP 24/19