Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Sertipikat Tanah Sebagai Objek Jaminan yang Tidak Dilakukan Alih Media Oleh Kreditur
Tahun 2026 · Penulis: Muhammad Ramadhan Wawang Asroqi
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13250
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab kreditur terhadap sertipikat tanah sebagai objek jaminan hak tanggungan yang tidak dialih mediakan ke dalam sistem elektronik selama masa berlakunya perjanjian kredit. Peralihan sistem pendaftaran tanah dari konvensional ke elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 menimbulkan persoalan hukum mengenai batas tanggung jawab kreditur yang secara faktual menguasai sertipikat tanah, namun tidak diberikan kewenangan normatif yang tegas untuk melakukan alih media. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, tidak terdapat ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mewajibkan kreditur untuk mengalihmediakan sertipikat tanah selama masa kredit berlangsung; tanggung jawab kreditur bersumber dari prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik dalam pengelolaan jaminan. Kedua, tidak dilakukannya alih media tidak mengakibatkan batalnya hak atas tanah maupun hapusnya hak tanggungan, melainkan menimbulkan konsekuensi administratif dan fungsional berupa melemahnya kekuatan pembuktian sertipikat fisik dalam sistem pendaftaran elektronik serta meningkatnya risiko administratif kreditur. Ketiga, Permen ATR/BPN 3/2023 mengandung kekosongan norma yang tidak mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemilik hak dan kreditur dalam situasi sertipikat berada di luar penguasaan pemilik hak, sehingga diperlukan pengaturan lanjutan yang memuat pedoman administratif dan mekanisme koordinasi yang jelas.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,787
Tahun 2026 · Penulis: Desi Fadikta Sisworini
Kepastian Hukum Makna Tanah Belum Terdaftar Dalam Pelaksanaan Lelang
Penelitian ini mengkaji problematika disharmoni norma antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang mensyaratkan surat keterangan tanah belum terdaftar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam lelang sukarela, dengan ketentuan UUPA dan PP 24/19
- Cosine 0,782
Tahun 2026 · Penulis: Natasya Niken Permatasari
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Yang Sah Akibat Tumpang Tindih Pada Objek Yang Sama
Penelitian ini berangkat dari persoalan tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun sistem pendaftaran tanah berdasarkan UUPA dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak. Sertipikat memang berfungsi sebaga
- Cosine 0,778
Tahun - · Penulis: Hanifatun Nikmah
Keabsahan Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Kawasan Perairan Pesisir Tangerang
Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada kawasan perairan pesisir Tangerang menimbulkan persoalan mengenai legalitas objek hak atas tanah dan ketepatan pembatalannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerbitan sertipikat tersebut dengan hu