Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Akibat Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Oleh Penghadap Dalam Akta Yang Dibuatnya
Tahun 2026 · Penulis: Syakhira Jasmine Muntasya
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12133
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Tanah memegang kepentingan yang signifikan dalam kehidupan manusia, membuat setiap pengalihan hak atas tanah secara hukum diwajibkan untuk dibuktikan dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, pihak-pihak yang muncul kadang-kadang memberikan pernyataan palsu selama proses pembuatan akta, berpotensi menyebabkan cacat hukum dalam akta dan mengekspos PPAT ke tuntutan hukum perdata meskipun telah melakukan tugas mereka dengan kepatuhan penuh dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari perbuatan yang dibuat berdasarkan pernyataan palsu, bentuk perlindungan hukum yang ada yang tersedia untuk PPAT, dan konsep ideal perlindungan hukum untuk PPAT di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui penelitian perpustakaan yang dianalisis secara deduktif. Temuan menunjukkan bahwa pernyataan palsu oleh pihak-pihak yang muncul membuat akta tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1320 bersama dengan Pasal 1328 KUHPerdata, sebagaimana ditegaskan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/Pdt/2020 dan Nomor 1979 K/Pdt/2016. Perlindungan hukum untuk PPAT mencakup perlindungan internal melalui kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta formal dan perlindungan eksternal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018. Namun, peraturan yang ada belum memberikan norma-norma substantif yang secara eksplisit membebaskan PPAT dari tanggung jawab atas cacat material yang timbul semata-mata dari pernyataan palsu dari pihak-pihak yang muncul. Peraturan yang diperkuat, prosedur operasi standar nasional, dan jaminan hukum yang kuat untuk PPAT yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,828
Tahun 2025 · Penulis: Susandi Decapriu Putra Pamungkas
Penghentian Sementara Transaksi Keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Latar belakang dalam skripsi ini membahas wewenang PPATK berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur tentang penghentian sementara transaksi keuangan. Penghentian sement
- Cosine 0,819
Tahun 2024 · Penulis: Siska Dewi Ariska
Perbandingan Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Membuat Akta Terkait Pertanahan
Menurut KUH Perdata Pasal 1866 ada lima alat bukti yang salah satunya ialah bukti tulisan. Peralihan hak atas tanah memerlukan sebuah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain PPAT, pejabat umum lain dalam hal
- Cosine 0,788
Tahun 2026 · Penulis: Natasya Niken Permatasari
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Yang Sah Akibat Tumpang Tindih Pada Objek Yang Sama
Penelitian ini berangkat dari persoalan tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun sistem pendaftaran tanah berdasarkan UUPA dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak. Sertipikat memang berfungsi sebaga