Perbandingan Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Membuat Akta Terkait Pertanahan
Tahun 2024 · Penulis: Siska Dewi Ariska
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Menurut KUH Perdata Pasal 1866 ada lima alat bukti yang salah satunya ialah bukti tulisan. Peralihan hak atas tanah memerlukan sebuah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain PPAT, pejabat umum lain dalam hal pembuatan akta terkait pertanahan ialah Notaris. Wewenang Notaris meliputi segala jenis perbuatan hukum kecuali yang dikecualikan kepada pejabat lain. Oleh karena itu, Notaris dan PPAT memiliki persamaan wewenang dalam membuat akta autentik terkait pertanahan. Notaris di dasari undang-undang sedangkan PPAT di dasari Peraturan Pemerintah. Selama ini terdapat kekeliruan persepsi di masyarakat terhadap jabatan Notaris dan Pejabat PPAT. Bahkan di kalangan akademisi pun juga terdapat kekeliruan persepsi tentang kedua jabatan tersebut dianggap sama. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat akta terkait pertanahan. Permasalahan-permasalahan tersebut ialah adanya persamaan kewenangan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah PPAT. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa penyelesaian berupa penyuluhan hukum dari Notaris sebagai pejabat negara sehubungan dengan pembuatan akta, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara Notaris dan PPAT terutama pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN dan Pasal 2 ayat (2) PP PPAT yang sama-sama melakukan perbuatan hukum dalam membuat akta autentik terkait pertanahan. Maka dari itu, terdapat delapan akta yang dapat dibuat oleh Notaris diluar dari kewenangan PPAT yakni akta perjanjian pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, akta kuasa membeli, akta pelepasan hak atas tanah, akta sewa menyewa tanah, akta pinjam pakai, akta wasiat tanah, dan akta persesuaian objek hak atas tanah. selain itu, Pemerintah dan DPR merevisi pengaturan Pasal 2 ayat (2) PP PPAT mengenai kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah dengan merujuk pasal 15 ayat (2) huruf f sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan kekaburan hukum
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,819
Tahun 2026 · Penulis: Syakhira Jasmine Muntasya
Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Akibat Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Oleh Penghadap Dalam Akta Yang Dibuatnya
Tanah memegang kepentingan yang signifikan dalam kehidupan manusia, membuat setiap pengalihan hak atas tanah secara hukum diwajibkan untuk dibuktikan dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, pihak-pihak yang muncul
- Cosine 0,769
Tahun 2026 · Penulis: Natasya Niken Permatasari
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Yang Sah Akibat Tumpang Tindih Pada Objek Yang Sama
Penelitian ini berangkat dari persoalan tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun sistem pendaftaran tanah berdasarkan UUPA dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak. Sertipikat memang berfungsi sebaga
- Cosine 0,767
Tahun 2023 · Penulis: Evellyne Abella Prabandari
Kepastian Hukum Makna Tidak Berwenang Secara Berturut-Turut Dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Unsur utama dalam definisi notaris adalah sebagai "pejabat umum". Artinya, notaris memiliki kekuasaan atau kewenangan umum yang diberikan oleh negara dan berlaku untuk masyarakat umum. Notaris diangkat oleh negara atau pemerintah dan bertugas untuk memberikan