Kepastian Hukum Makna Tidak Berwenang Secara Berturut-Turut Dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Tahun 2023 · Penulis: Evellyne Abella Prabandari
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Unsur utama dalam definisi notaris adalah sebagai "pejabat umum". Artinya, notaris memiliki kekuasaan atau kewenangan umum yang diberikan oleh negara dan berlaku untuk masyarakat umum. Notaris diangkat oleh negara atau pemerintah dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kekaburan hukum dapat disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi antara pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya dalam memaknai suatu pasal atau aturan hukum. Hal ini dapat terjadi karena adanya kekosongan dalam aturan hukum atau ketidakjelasan dalam perumusan aturan hukum tersebut. Kekaburan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapan hukum, serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas peraturan perundang-undangan dan memberikan penjelasan yang detail mengenai pengaturan pasal-pasal yang masih kabur maknanya, serta upaya untuk memastikan konsistensi interpretasi hukum antara lembaga penegak hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam menciptakan suatu masyarakat yang tertib dan patuh terhadap hukum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat dapat menjadi cenderung tidak tertib dan mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam Masyarakat. Notaris dapat membuat akta di luar wilayah jabatannya dalam keadaan tertentu, seperti dalam keadaan darurat atau dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan masalah nasional atau internasional. Akta notaris yang dibuat di luar tempat tinggal dan yurisdiksi profesi notaris tidak memiliki keaslian, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah. Notaris secara eksklusif diberi wewenang untuk membuat akta yang sah dalam yurisdiksi mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris hanya beroperasi di dalam wilayah hukum yang telah ditentukan dan tidak membuat akta di luar wilayah kewenangannya tanpa izin yang sah.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,767
Tahun 2024 · Penulis: Siska Dewi Ariska
Perbandingan Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Membuat Akta Terkait Pertanahan
Menurut KUH Perdata Pasal 1866 ada lima alat bukti yang salah satunya ialah bukti tulisan. Peralihan hak atas tanah memerlukan sebuah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain PPAT, pejabat umum lain dalam hal
- Cosine 0,750
Tahun 2025 · Penulis: Dave Eliazer Hamonangan Lumban Tobing
Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Kendali dalam Tindak Pidana Korporasi Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023
Korporasi merupakan entitas hukum yang memiliki struktur kompleks dan dampak signifikan terhadap masyarakat, sehingga pelanggaran yang dilakukannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana yang luas. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban tidak lagi
- Cosine 0,745
Tahun 2026 · Penulis: Syakhira Jasmine Muntasya
Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Akibat Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Oleh Penghadap Dalam Akta Yang Dibuatnya
Tanah memegang kepentingan yang signifikan dalam kehidupan manusia, membuat setiap pengalihan hak atas tanah secara hukum diwajibkan untuk dibuktikan dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, pihak-pihak yang muncul