Kewenangan Pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia
Tahun 2026 · Penulis: Bryan Ario Muhammad Saputra
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13230
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perubahan UUD 1945 melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kamar kedua parlemen untuk memperkuat representasi daerah, namun kewenangannya dalam pembentukan undang-undang tetap terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DPD dalam sistem bikameral Indonesia serta kewenangannya dalam proses penyusunan undang-undang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia menganut soft bicameralism: DPD dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu, tetapi tidak dilibatkan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah maupun pengambilan keputusan akhir. Perbandingan dengan Kongres Amerika Serikat menunjukkan disparitas kewenangan yang mencolok. Penguatan DPD memerlukan penataan ulang Pasal 22D UUD 1945 menuju model bikameral asimetris terbatas.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,874
Tahun 2026 · Penulis: Bryan Ario Muhammad Saputra
Kewenangan Penyusunan Undang-Undang oleh DPD dalam Sistem Bikameral di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Secara teoritis, pembentukan DPD sebagai kamar kedua dalam
- Cosine 0,796
Tahun 2025 · Penulis: Nur Alifia Fitriani
Kedudukan KPU Sebagai Lembaga Mandiri: Tolok Ukur Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencalonan Pemilu
Penelitian ini berfokus pada kedudukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu termasuk dalam hal pembuatan Peraturan KPU serta tolok ukur KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Pemilu dan Pilkada. Kedudukan KPU sebagai lembaga mand
- Cosine 0,767
Tahun 2025 · Penulis: Kumaradana Hendarso
Penerapan Konsep Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Uji Konstitutionalitas Undang Undang DI Indonesia
Mahkamah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan tugas ini, MKRI dihadapkan pada dua pendekatan yudisial yan