Penerapan Konsep Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Uji Konstitutionalitas Undang Undang DI Indonesia
Tahun 2025 · Penulis: Kumaradana Hendarso
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Mahkamah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan tugas ini, MKRI dihadapkan pada dua pendekatan yudisial yang saling bertentangan namun tetap diperlukan, yaitu Judicial Activism dan Judicial Restraint. Judicial Activism adalah pendekatan di mana pengadilan aktif dalam menafsirkan undang-undang dengan cara yang progresif, bahkan menciptakan atau mengubah kebijakan hukum untuk menegakkan keadilan substantif. Sebaliknya, Judicial Restraint lebih menekankan pada pembatasan peran pengadilan dengan menjaga pemisahan kekuasaan dan menghormati keputusan legislatif. Dalam praktiknya, Judicial Activism sering diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang memperbaiki atau mengisi kekosongan hukum. Salah satu contoh penerapan judicial activism adalah dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, yang memperluas batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UUD 1945 untuk melindungi hak-hak generasi mendatang, serta merumuskan norma baru yang mengikat legislatif dan eksekutif. Penerapan judicial activism ini memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai gap filler untuk mengatasi kekosongan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh legislatif dalam waktu yang wajar di sisi lain, dalam kasus kebijakan publik, Mahkamah Konstitusi lebih cenderung menerapkan Judicial Restraint. Contohnya, dalam sengketa administratif, Mahkamah sering menolak permohonan uji materi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan ranah legislatif dan bukan kewenangan pengadilan. Dengan demikian, Judicial Restraint menjaga agar Mahkamah tetap mematuhi prinsip pemisahan kekuasaan dan tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan yang menjadi kewenangan legislatif. Kedua pendekatan ini, meskipun terlihat bertentangan, sejatinya saling melengkapi. Judicial Activism diperlukan untuk menanggapi kekosongan hukum yang harus segera diatasi, sementara Judicial Restraint dibutuhkan untuk menjaga agar Mahkamah tidak memasuki ranah yang bukan menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Mahkamah untuk memiliki pedoman internal yang jelas untuk penerapan kedua prinsip tersebut, agar penerapannya dapat lebih konsisten dan transparan. Pedoman ini harus mencakup tiga kriteria utama: pertama, Judicial Activism hanya diterapkan pada norma yang benar-benar mengalami kekosongan hukum; kedua, penerapannya harus didasari oleh urgensi hukum yang mendesak, seperti pelanggaran hak asasi manusia; dan ketiga, keputusan yang diambil harus didasarkan pada legitimasi kolegial, dengan suara mayoritas hakim yang setuju. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang terkandung berupa sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan nonhukum. menganalisis dinamika praktik dan penerapan kedua konsep ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi.Saran dari penulis agar , Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan pedoman internal yang jelas, serta memperjelas kriteria penerapan kedua konsep ini. Penulis juga merekomendasikan penerapan mekanisme constitutional complaint seperti di negara-negara Eropa untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa konstitusional di luar judicial review. agar Penerapan Judicial Activism dan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi Indonesia saling melengkapi. Judicial Activism diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh legislatif, sedangkan Judicial Restraint menjaga agar Mahkamah tidak mengganggu kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,821
Tahun 2025 · Penulis: Nur Alifia Fitriani
Kedudukan KPU Sebagai Lembaga Mandiri: Tolok Ukur Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencalonan Pemilu
Penelitian ini berfokus pada kedudukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu termasuk dalam hal pembuatan Peraturan KPU serta tolok ukur KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan Pemilu dan Pilkada. Kedudukan KPU sebagai lembaga mand
- Cosine 0,797
Tahun 2026 · Penulis: Aldera Chetta Gama Marsyahputra
Penyidikan Koneksitas Pada Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK (Studi Putuan Mahakamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XII/2023)
Penelitian ini mengkaji kepastian hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 42 Undang-Unda
- Cosine 0,780
Tahun 2026 · Penulis: Hezron Simbolon
Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Pengawasan Etika Hakim Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Skripsi ini berangkat dari persoalan pembagian kewenangan pengawasan etika hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran kedua lembaga tersebut pada dasarnya