Pengaturan terhadap Tindakan Unjuk Rasa dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Tahun 2026 · Penulis: Vresti Youlanda Lubis
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13290
Skripsi kelompok: digabung dari 2 unggahan dengan isi yang sama.
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Namun, keberadaan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penyelenggaraan unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan unjuk rasa dalam Pasal 256 KUHP dengan prinsip kebebasan berekspresi serta menganalisis batasan antara unjuk rasa sebagai bentuk kebebasan berekspresi dengan unjuk rasa yang dapat dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 256 KUHP pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi karena merupakan bentuk pembatasan yang sah untuk melindungi ketertiban umum. Akan tetapi, frasa "mengganggu kepentingan umum" masih menimbulkan persoalan kepastian hukum karena belum memiliki parameter yang jelas. Penelitian ini juga menemukan bahwa batas antara unjuk rasa yang dilindungi dan yang dapat dipidana tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pemberitahuan kepada pihak berwenang, melainkan oleh akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 256 KUHP harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia guna mencegah kriminalisasi terhadap demonstrasi damai.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,773
Tahun 2026 · Penulis: Desia Aisyawala
Pengawasan Uji Konsekuensi Dalam Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan : Antara Perlindungan Rahasia Negara dan Hak Akses Publik
Hak memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pelaksanaannya dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2).
- Cosine 0,750
Tahun 2025 · Penulis: Iqbal Ghazali
Implementasi Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Menggunakan Internet dalam Kasus Revenge Porn (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/Pn Pdl)
Perkembangan teknologi, khususnya internet, membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk di Indonesia yang mencatat 221,56 juta pengguna internet pada akhir 2024. Di balik manfaatnya, teknologi juga memicu kejahatan siber, salah satunya revenge porn,
- Cosine 0,743
Tahun 2025 · Penulis: Mohamad Fa’ul Hidayat
Asas Lex Specialis Systematis Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online
Kekerasan terhadap perempuan, khususnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi isu yang semakin sering terjadi di era digital. KBGO mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan daring, peretasan, dan revenge porn, yang sering kali menargetkan