Asas Lex Specialis Systematis Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online
Tahun 2025 · Penulis: Mohamad Fa’ul Hidayat
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kekerasan terhadap perempuan, khususnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi isu yang semakin sering terjadi di era digital. KBGO mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan daring, peretasan, dan revenge porn, yang sering kali menargetkan perempuan berdasarkan gender mereka. Salah satu bentuk KBGO yang marak terjadi adalah revenge porn, yakni penyebaran konten intim tanpa persetujuan individu yang ada dalam konten tersebut. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum sekaligus, seperti Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Hal ini memunculkan persoalan hukum ketika satu tindakan diatur oleh lebih dari satu peraturan pidana khusus yang mengatur hal serupa. Dalam kondisi seperti ini, asas lex specialis derogat legi generali tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik norma, karena konflik tersebut bukan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, melainkan antara beberapa undang-undang yang semuanya dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Berkaitan dengan hal tersebut untuk menentukan undang-undang mana yang lebih relevan diterapkan dalam kondisi ini, dikenal asas lex specialis systematis, yang merupakan pengembangan dari asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini menekankan bahwa ketentuan pidana yang lebih khusus harus dinilai berdasarkan kekhususan subjek hukum (adresat), penyimpangan materiil maupun formil dari ketentuan umum seperti KUHP dan KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas lex specialis systematis dalam menentukan undang-undang yang paling tepat digunakan dalam kasus KBGO khususnya revenge porn, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum yang relevan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan parameter asas lex specialis systematis, Undang-Undang TPKS memenuhi tingkat kekhususan untuk dikategorikan sebagai lex specialis systematis dalam kasus KBGO. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang TPKS dalam kasus revenge porn dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Namun, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus KBGO, seperti Putusan No. 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL dan Putusan No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip lex specialis systematis. Selain itu, meskipun hak-hak korban telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang TPKS, implementasinya masih belum optimal. Putusan pengadilan cenderung berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan korban.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,862
Tahun 2025 · Penulis: Iqbal Ghazali
Implementasi Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Menggunakan Internet dalam Kasus Revenge Porn (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/Pn Pdl)
Perkembangan teknologi, khususnya internet, membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk di Indonesia yang mencatat 221,56 juta pengguna internet pada akhir 2024. Di balik manfaatnya, teknologi juga memicu kejahatan siber, salah satunya revenge porn,
- Cosine 0,836
Tahun 2026 · Penulis: Ayunda Aliffieca Syahfitri
Kebijakan Formulasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Mucikari terhadap Istri (Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg.)
Penelitian ini menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg yang mengadili perkara mucikari dengan terdakwa adalah suami dan korban adalah istri. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pi
- Cosine 0,815
Tahun 2025 · Penulis: Faiqotul Himmah
Pengecualian Penyelesaian Di Luar Proses Peradilan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang meluas di berbagai ranah kehidupan sosial, termasuk lingkungan pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dal