Penguatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Eksekusi Pelanggaran HAM Berat
Tahun 2025 · Penulis: Radhika Adam Ardiansyah
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/13582
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Negara harus berpartisipasi secara aktif dalam membangun institusi yang akan memuliakan dan menegakan hak asasi manusia. Pemerintahan era Soeharto akhirnya membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Seiring berjalannya waktu, kedudukan serta tugas dan wewenang dari Komnas HAM diatur melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun masih ada keterbatasan kewenangan, dimana Komnas HAM hanya berwenang sebatas melakukan penyelidikan, tetapi tidak dengan penyidikan dan penuntutan yang tetap harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hingga tidak ada kasus kejahatan HAM berat yang dapat diadili hingga saat ini. Oleh karena latar belakang tersebut, penulisan skripsi ini tersaji dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana efektivitas peran dan kewenangan Komnas HAM dalam menegakkan HAM di Indonesia, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat? Kedua, bagaimana model penguatan kewenangan Komnas HAM yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisis efektivitas peran dan kewenangan Komnas HAM dalam menegakkan HAM di Indonesia, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat dan menganalisis model penguatan kewenangan Komnas HAM yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi: Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,887
Tahun 2025 · Penulis: Radhika Adam Ardiansyah
Penguatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Eksekusi Pelanggaran HAM Berat: Studi Analisis Terhadap Efektivitas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penegakan HAM di Indonesia, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu
- Cosine 0,775
Tahun 2025 · Penulis: Martha Hasibuan
Quo Vadis Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (ICPPED) sebagai Bagian dari Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang menyisakan luka sejarah dan terus menjadi masalah hukum yang belum terselesaikan di Indonesia. Meskipun telah terdapat beberapa instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 T
- Cosine 0,766
Tahun 2024 · Penulis: Fenika Harvan Pamungkas
Peran Dan Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata Papua
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan universal yang perlu dijaga untuk memastikan keamanan dan melibatkan tanggung jawab individu, dijamin oleh konstitusi. Perlindungan HAM melibatkan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan terhad