Penguatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Eksekusi Pelanggaran HAM Berat: Studi Analisis Terhadap Efektivitas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Tahun 2025 · Penulis: Radhika Adam Ardiansyah
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16068
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penegakan HAM di Indonesia, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran dan kewenangan Komnas HAM serta merumuskan model penguatan kewenangan yang ideal dalam penegakan HAM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tugas dan kewenangan Komnas HAM masih memiliki kelemahan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Komnas HAM melalui pemberian kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagai pengendali perkara, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang khusus tentang Komnas HAM atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan kedudukan Komnas HAM melalui pengaturan dalam konstitusi maupun undang-undang tersendiri guna memperjelas posisi, tugas, dan kewenangannya dalam penegakan HAM.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,887
Tahun 2025 · Penulis: Radhika Adam Ardiansyah
Penguatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Eksekusi Pelanggaran HAM Berat
Negara harus berpartisipasi secara aktif dalam membangun institusi yang akan memuliakan dan menegakan hak asasi manusia. Pemerintahan era Soeharto akhirnya membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Seiring berjalanny
- Cosine 0,793
Tahun 2024 · Penulis: Fenika Harvan Pamungkas
Peran Dan Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata Papua
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan universal yang perlu dijaga untuk memastikan keamanan dan melibatkan tanggung jawab individu, dijamin oleh konstitusi. Perlindungan HAM melibatkan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan terhad
- Cosine 0,752
Tahun 2025 · Penulis: Martha Hasibuan
Quo Vadis Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (ICPPED) sebagai Bagian dari Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang menyisakan luka sejarah dan terus menjadi masalah hukum yang belum terselesaikan di Indonesia. Meskipun telah terdapat beberapa instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 T