Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia Atas Penyalahgunaan Nominee Jual Beli Tanah Berdasarkan Asas Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans
Tahun 2026 · Penulis: Amri Rahmatunisa
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14205
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Praktik perjanjian nominee dalam jual beli tanah berkembang sebagai upaya untuk menghindari larangan kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Melalui mekanisme ini, warga negara Indonesia bertindak sebagai pemilik formal, sedangkan warga negara asing menjadi pemilik manfaat yang menguasai penggunaan dan keuntungan ekonomi atas tanah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menempatkan warga negara Indonesia pada posisi yang rentan apabila terjadi penyalahgunaan oleh pemilik manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian nominee, penerapan asas nemo auditur propriam turpitudinem allegans dalam menentukan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, serta akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan perjanjian nominee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, penerapan asas nemo auditur propriam turpitudinem allegans tidak dapat dilakukan secara absolut, melainkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, itikad para pihak, serta posisi rentan warga negara Indonesia agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Perumusan penerapan asas nemo auditur propriam turpitudinem allegans pada penelitian ini dilakukan secara proporsional sebagai dasar perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam praktik perjanjian nominee, sehingga asas tersebut tidak hanya berfungsi menolak tuntutan yang bersumber dari perbuatan melanggar hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif tanpa melegitimasi keberadaan perjanjian nominee.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,834
Tahun 2018 · Penulis: Fikri Febrianto
Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)
Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan
- Cosine 0,767
Tahun 2018 · Penulis: Febrina Hafidah Dwi Safitri
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negaraasing Melalui Perjanjian Nominee
Warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi hanya terbatas, yakni hanya boleh dengan status hak pakai, tidak boleh jenis lain, dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usa
- Cosine 0,729
Tahun 2023 · Penulis: Cindy Prescelly Azaria Inby Tarigan
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kusumasentral Kencana oleh PT Inter Sarana Prabawa
Hukum diciptakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bertujuan untuk menyelaraskan serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu hukum diperlukan sebagai jalan kelua