Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Karena Kesalahan Dalam Pengajuan Data Orang Tua (Studi Putusan Nomor 12/pdt.p/2014/Pn.Stb)
Tahun 2018 · Penulis: Rahmatullah Hendro
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15968
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan negeri Situbondo, dengan Nomor Putusan 12/pdt.P/PN.STB. Pemohon dan Isteri Pemohon menikah secara sah pada tanggal 03-12-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nomor 196/02/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Selama perkawinan Pemohon dan Isteri pemohon tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian pada bulan Januari 2014 rumah Pemohon di datangi seorang perempuan yang akan memberikan anaknya kepada keluarga Pemohon. Perempuan tersebut berpesan agar Pemohon merawat anaknya dan diminta untuk membuat akta kelahiran anak tersebut yang bernama Zahira Alika Ayu Amzan dan besepakatlah Pemohon untuk menerima dan merawat. Zahira Alika Ayu Amzani adalah seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan Sirri antara Misnawati dan Syaiful Rofik. Pemohon dalam mendapatkan akta kelahiran anak tersebut mengajukan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan mengaku bahwa Pemohon dan Isteri pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Zahira Alika Ayu Amzani. Pada tanggal 10 Februari 2014 akta kelahiran tersebut telah terbit, dalam hal ketidak mengertian Pemohon dan Isteri pemohon tentang pembuatan akta kelahiran serta pengangkatan anak dan agar tidak timbul masalah dikemudian hari maka Pemohon ingin membatalkan Akta Kelahiran Nomor LT-10022014-0025 yang diterbitkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN KARENA KESALAHAN DALAM PENGAJUAN DATA ORANG TUA (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB)”. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama, apakah pembatalan akta kelahiran karena kesalahan dalam pengajuan data orang tua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ? Kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Situbondo ? Ketiga, bagaimana akibat hukum dari adanya pembatalan akta kelahiran ?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum guna untuk meraih gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami mengetahui kesesuaian hukum positif terhadap pembatalan akta kelahiran yaitu pada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.P/2014/PN.STB, mengetahui akibat hukum setelah adanya putusan pembatalan akta kelahiran. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum secara deduktif. Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu anak, berisi pengertian anak, kedudukan anak, dan macam-macam anak. Kedua membahas tentang akta kelahiran yang berisi pengertian akta kelahiran, prosedur pembuatan akta kelahiran dan fungsi akta kelahiran. Ketiga mengenai orang tua, yang isinya adalah pengertian orang tua dan kewajiban orang tua.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,744
Tahun 2025 · Penulis: Hulailah Usman
Sengketa Hak Asuh Anak Antara Bapak Sah dengan Orang Tua dari Pihak Ibu (Studi Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PN.Amr)
Fokus utama penelitian ini adalah pada permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang diakibatkan oleh meninggalnya ibu kandung. Kasus yang dikaji adalah ketika terjadi perebutan hak asuh antara bapak sah dengan orang tua dar
- Cosine 0,715
Tahun 2017 · Penulis: Fikriyah Nurdiana Zulva
Pembatalan Perkawinan Karena Dilaksanakan Oleh Wali yang tidak Berhak (Analisis Terhadap Putusan No.1322/pdt.g/2012/pa.plg)
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak. Kasus tersebut bermula dengan adanya pernikahan antara Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan (Termohon I) dan Fitri binti Ab
- Cosine 0,695
Tahun 2025 · Penulis: Teguh Priyo Ganda Sembiring
Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian
Fokus penelitian ini adalah permasalahan hukum pasca perceraian, khususnya ketika ayah tidak menjalankan perannya sehingga ibu harus mengambil alih tanggung jawab keluarga. Hal ini menimbulkan konflik hukum karena hak dan kewajiban ayah sebagaimana diatur dala