Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Penggusuran Jalan Tol (Studi Putusan PN Klaten 113/Pdt.G/2023/PN.KLN)
Tahun 2026 · Penulis: Naila Shafa Najmitha
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16055
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol merupakan bentuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang harus tetap menjamin perlindungan hak pemilik tanah. Persoalan muncul ketika pihak yang berhak tidak menerima bentuk atau besarnya ganti kerugian dan menempuh jalur penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan mekanisme khusus pengadaan tanah. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 113/Pdt.G/2023/PN.Kln, serta akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan pemilik tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penetapan ganti kerugian telah menyediakan mekanisme penilaian oleh Penilai Pertanahan, musyawarah, keberatan ke Pengadilan Negeri, dan penitipan ganti kerugian. Dalam perkara yang diteliti, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sengketa mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, bukan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Putusan tersebut tepat dari aspek prosedural, tetapi tidak memeriksa kelayakan dan keadilan nilai ganti kerugian secara substantif. Secara formil, gugatan berakhir dengan putusan tidak dapat diterima; secara materiil, putusan tidak membatalkan pelepasan hak maupun mengubah nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai ruang lingkup pengujian hasil penilaian dalam mekanisme keberatan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada kepastian prosedural.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,877
Tahun 2026 · Penulis: Laverna Jasmine Setiawan
Analisis Ratio Decidendi atas Objek Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4968 K/Pdt.2025)
Penelitian ini membahas keabsahan perjanjian jual beli tanah serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidaksesuaian antara objek tanah yang diperjanjikan dengan kondisi objek dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah. Perm
- Cosine 0,845
Tahun 2026 · Penulis: SHINTA NURIYAH MAULIDI
Pembatalan Risalah Lelang Akibat Perbuatan Melawan Hukum pada Bank Perekonomian Rakyat : Studi Putusan Nomor 128/Pdt.Bth/2023/PN Jember
Lelang merupakan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa hak atas barang jaminan, khususnya dalam praktik perbankan termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pelaksanaan lelang dilakukan sebagai upaya kreditur memperoleh pelunasan piutang akibat wanpresta
- Cosine 0,829
Tahun 2026 · Penulis: Aiden Gumilang Antariksa
Kepastian Hukum Terhadap Risalah Lelang Yang Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 72/Pdt.Plw/2020/PN.Sda)
Kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi merupakan aspek fundamental dalam menjamin perlindungan hak para pihak, khususnya dalam konteks risalah lelang sebagai akta otentik. Namun, dalam praktik, risalah lelang yang secara formal memiliki kekuatan pem