Analisis Ratio Decidendi atas Objek Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4968 K/Pdt.2025)
Tahun 2026 · Penulis: Laverna Jasmine Setiawan
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16144
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini membahas keabsahan perjanjian jual beli tanah serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidaksesuaian antara objek tanah yang diperjanjikan dengan kondisi objek dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah. Permasalahan tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4968 K/Pdt/2025, yang berawal dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau Akta Nomor 55 tanggal 21 Maret 2022 antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Objek perjanjian berupa tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02325 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02791 Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan harga Rp500.000.000,00 yang telah dibayarkan oleh Tergugat. Permasalahan muncul karena dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah terdapat bagian jalan yang masuk ke dalam bidang tanah sehingga luas tanah dalam sertipikat mengalami pengurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1234, Pasal 1320, Pasal 1333, dan Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, penelitian menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmr, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 490/PDT/2025/PT SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4968 K/Pdt/2025 sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidaksesuaian objek tanah, tetapi juga dengan cara Penggugat merumuskan gugatannya. Tergugat menghendaki pembatalan perjanjian dan pengembalian uang yang telah dibayarkan, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Pada tingkat Pengadilan Negeri Jember, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga gugatan dinilai tidak memiliki konstruksi yang jelas. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, sedangkan permohonan kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, perkara tidak berlanjut pada pemeriksaan substansi mengenai hak para pihak atas objek tanah, melainkan berakhir karena adanya cacat formil dalam gugatan. Berdasarkan hasil penelitian, ratio decidendi hakim menunjukkan bahwa kejelasan objek sengketa serta kesesuaian antara posita dan petitum merupakan unsur penting dalam penyusunan suatu gugatan. Ketidaksesuaian dalam menguraikan objek perjanjian, dasar peristiwa hukum, dan tuntutan yang dimohonkan dapat menyebabkan gugatan menjadi obscuur libel dan berakibat pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dalam kaitannya dengan keabsahan perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1333 menekankan pentingnya adanya objek perjanjian yang jelas dan Pasal 1338 mengatur kekuatan mengikat perjanjian bagi para pihak. Oleh karena itu, kejelasan mengenai objek tanah serta konsistensi antara hubungan hukum yang diperjanjikan dengan gugatan yang diajukan menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,877
Tahun 2026 · Penulis: Naila Shafa Najmitha
Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Penggusuran Jalan Tol (Studi Putusan PN Klaten 113/Pdt.G/2023/PN.KLN)
Pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol merupakan bentuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang harus tetap menjamin perlindungan hak pemilik tanah. Persoalan muncul ketika pihak yang berhak tidak menerima bentuk atau besarnya ganti kerugian da
- Cosine 0,846
Tahun 2025 · Penulis: Trivieliani
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di Bawah Tangan yang Sertipikatnya Masih Menjadi Agunan di Bank (Studi Kasus Putusan No. 105/Pdt.G/2022/PN Byw)
Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang secara khusus untuk mengetahui dan memahami tiga permasalahan hukum utama. Pertama, untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli rumah di bawah tangan yang objeknya masih menjadi agunan di bank. Kedua, untuk meng
- Cosine 0,841
Tahun 2025 · Penulis: Maria Jessica
Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Akibat Wanprestasi Atas Tidak Dipenuhinya Asas Persamaan Hukum dan Kepatutan (Studi Putusan Nomor 3059 K/Pdt/2024)
Pembatalan perjanjian merupakan salah satu akibat hukum yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah kegagalan satu pihak dalam memenuhi prestasinya, kegagalan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelelaian atau force maj