Rekonstruksi Sistem Peradilan Etika dalam Lingkaran Kekuasaan Legislatif
Tahun 2024 · Penulis: Denny Ferdiyantoro
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16133
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pelanggaran etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif menjadi problematika yang sulit diatasi dan terus berkembang massif, sehingga diperlukan penegakan etika. Namun demikian, penegakan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif masih menyisakan permasalahan. Penelitian ini melakukan telaah urgensi rekonstruksi sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji strategi dan format ideal sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kombinasi penelitian hukum doktrinal dan penelitian berorientasi pembaruan (reform oriented research) dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal. Secara filosofis, Pancasila tidak boleh hanya dimaknai sebagai source of law, tetapi juga sebagai source of ethics, karena dalam 5 (lima) sila Pancasila selain terkandung nilai-nilai rule of law juga memuat nilai-nilai rule of ethic. Secara sosiologis, sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif masih belum ideal, karena penegakan etika masih dilaksanakan secara fungsional tertutup. Secara yuridis, terbuka lebar peluang bagi Indonesia untuk membangun sebuah sistem peradilan etika yang ideal dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Sebab, UUD NRI 1945 melalui konstruksi pasal-pasalnya juga mengandung norma-norma etika atau unsur rule of ethic. UUD NRI 1945 dan TAP MPR VI/MPR/2001 memerintahkan negara untuk memberikan akomodasi sistem peradilan etika yang ideal. Dengan demikian, rekonstruksi sistem peradilan etika untuk menciptakan penegakan etika secara ideal dan fungsional terbuka sangat dibutuhkan. Rekonstruksi sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif dilakukan terhadap lembaga etik, etika materiil, dan etika formil.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,751
Tahun 2026 · Penulis: Hezron Simbolon
Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Pengawasan Etika Hakim Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Skripsi ini berangkat dari persoalan pembagian kewenangan pengawasan etika hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran kedua lembaga tersebut pada dasarnya
- Cosine 0,710
Tahun 2025 · Penulis: Kumaradana Hendarso
Penerapan Konsep Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Uji Konstitutionalitas Undang Undang DI Indonesia
Mahkamah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan tugas ini, MKRI dihadapkan pada dua pendekatan yudisial yan
- Cosine 0,710
Tahun 2025 · Penulis: Daffa Aditra Bintang Berlian
Ratio Legis Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Kelembagaan Di Indonesia
Konstitusi menjamin pembagian kekuasaan dan pengawasan antarlembaga negara, termasuk melalui lembaga pendukung seperti KASN yang dibentuk untuk menjaga profesionalitas dan integritas ASN. KASN memiliki peran strategis dalam menegakkan sistem merit dan mengawas