Analisis Yuridis Terhadap Terpidana Dengan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Disebutkan Amar Perintah Penahanan (Studi Putusan Nomor: 548/Pid.Sus/2020/PN Byw)
Tahun 2025 · Penulis: Mega Junita Kurnia Sari
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16410
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Amar putusan merupakan komponen penting dalam struktur suatu putusan pengadilan. Bagian ini berperan penting karena mencerminkan inti dari keputusan hakim, yaitu hasil akhir atau penentuan hukum dari perkara yang diperiksa di pengadilan. Masalah dalam praktik putusan yang menjatuhkan pidana sering memicu berbagai interpretasi dan perdebatan. Faktanya, setiap perumusan dalam putusan hakim harus disampaikan dengan jelas dan tegas, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan putusan pidana memuat perintah supaya menahan terdakwa, mempertahankan status penahanan mereka, atau membebaskan mereka. Namun, masih terdapat putusan pidana yang tidak disertai dengan perintah penahanan, seperti dalam perkara nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Byw. Ketiadaan perintah penahanan dalam putusan perkara pidana ini dapat memicu kontroversi signifikan dan menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup dua jenis yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap putusan pidana harus memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena bersifat mutlak. Putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan, tetap ditahan, atau dibebaskan, tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP dan dapat mengakibatkan putusan tersebut menjadi batal demi hukum.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,898
Tahun 2026 · Penulis: M.Nafi' Maula Abdulloh
Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/Pt.Btn)
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam kitab undang undang hukum pidana, yang mengatur secara rinci tentang jenis hukuman yang diberlakukan Indonesia adalah neg ara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1
- Cosine 0,893
Tahun 2025 · Penulis: Erika Wulandari
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Amar Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/Pn.Bkl )
Salah satu syarat formil dalam penulisan amar putusan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dimana pasal tersebut mewajibkan hakim untuk mencantumkan dasar hukum dan frasa lama pidana penjara secara eksplisit. Pada kasus Putusan nomor 8/Pid.Su
- Cosine 0,889
Tahun 2026 · Penulis: Arindo Evan Ramadhan
Putusan Melebihi Ancaman Pidana dari Pasal yang Didakwakan dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 32/Pid.B/2025/PN.Bdg)
Konsep penjatuhan pidana berlandaskan dasar hukum yang benar dan minimal dua alat bukti yang sah untuk menguatkan keyakinan hakim serta hal-hal yang terbukti dalam persidangan sehingga menguatkan kesalahan terdakwa. Asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1