Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Amar Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/Pn.Bkl )
Tahun 2025 · Penulis: Erika Wulandari
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Salah satu syarat formil dalam penulisan amar putusan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dimana pasal tersebut mewajibkan hakim untuk mencantumkan dasar hukum dan frasa lama pidana penjara secara eksplisit. Pada kasus Putusan nomor 8/Pid.Sus/2023 PN BKL, hakim tidak mencantumkan frasa lama pidana penjara pada amar putusen, sehingga amar putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum untuk terdakwa dan me berotensi akan batal demi hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) apakah tidak dicantumkannya lama pidana pencara pada amar putusan dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus/2023/PN BKL dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f dan Pasal 197 ayat (2)? dan (2) apa upaya hukum yang dapat ditempuh pada putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tersebut serta mengkaji jenis upaya hukum yang akan ditempuh pada amar putusan yang terduga cacat formil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (KUHAP, UU Narkotika dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN BKL), bahan hukum sekunder (jurnal literatur penelitian terdahulu) serta bahan non-hukum.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,893
Tahun 2025 · Penulis: Mega Junita Kurnia Sari
Analisis Yuridis Terhadap Terpidana Dengan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Disebutkan Amar Perintah Penahanan (Studi Putusan Nomor: 548/Pid.Sus/2020/PN Byw)
Amar putusan merupakan komponen penting dalam struktur suatu putusan pengadilan. Bagian ini berperan penting karena mencerminkan inti dari keputusan hakim, yaitu hasil akhir atau penentuan hukum dari perkara yang diperiksa di pengadilan. Masalah dalam praktik
- Cosine 0,892
Tahun 2026 · Penulis: M.Nafi' Maula Abdulloh
Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/Pt.Btn)
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam kitab undang undang hukum pidana, yang mengatur secara rinci tentang jenis hukuman yang diberlakukan Indonesia adalah neg ara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1
- Cosine 0,886
Tahun 2018 · Penulis: Chici Arinda Putri
Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dilakukan oleh hakim yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak me