Perlindungan Konsumen Terhadap Pemenuhan Standar Keamanan Pangan oleh Pelaku Usaha Makanan
Tahun 2025 · Penulis: Husna Fatimah Wan Azizah
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli. Penulis menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan yang aman dan bermutu, serta memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung dari tingkat pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan terhadap konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen mempertegas bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti adanya kesalahan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia cukup lengkap, pelaksanaannya di lapangan masih menemui hambatan, seperti lemahnya pengawasan, minimnya sumber daya pengawas, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha makanan, khususnya UMKM. Selain itu, banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya dalam memperoleh makanan yang aman dan tidak mengetahui prosedur pengaduan apabila mengalami kerugian. Oleh karena itu, skripsi ini menyarankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem keamanan pangan yang kuat, termasuk peningkatan edukasi dan pengawasan. Dengan perlindungan hukum yang kuat dan penerapan standar keamanan pangan secara konsisten, diharapkan dapat tercipta kondisi yang menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk pangan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi perumusan kebijakan serta peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,843
Tahun 2026 · Penulis: Abdul Hafidz Ferdiansyah
Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakbenaran Informasi Produk Urat Madu Gold Yang Disampaikan oleh Pelaku Usaha
Perkembangan perdagangan digital meningkatkan kemudahan penyampaian informasi produk, tetapi juga memperbesar potensi penyebaran informasi yang tidak benar sehingga merugikan konsumen. Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan konsumen dalam transaksi
- Cosine 0,813
Tahun 2026 · Penulis: Mohamad Taufan Al Rizky
Perlindungan Konsumen Atas Produk Ban Vulkanisir yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia
Pendahuluan membahas meningkatnya penggunaan ban vulkanisir di Indonesia, khususnya pada kendaraan niaga seperti truk, bus, dan kendaraan angkutan barang lainnya. Penggunaan ban vulkanisir dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi karena harga yang relatif lebih m
- Cosine 0,808
Tahun 2026 · Penulis: Aura Caesaria Angeli Wijaya
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Karena Minimnya Informasi Produk Jasa Perawatan Kecantikan
Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat mengatur hubungan hukum antar individu, salah satunya melalui perjanjian dalam transaksi jual beli jasa antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk jasa perawatan kecantikan. Di Indonesia, hubungan hukum tersebut d