Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Karena Minimnya Informasi Produk Jasa Perawatan Kecantikan
Tahun 2026 · Penulis: Aura Caesaria Angeli Wijaya
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat mengatur hubungan hukum antar individu, salah satunya melalui perjanjian dalam transaksi jual beli jasa antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk jasa perawatan kecantikan. Di Indonesia, hubungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Meningkatnya gaya hidup konsumtif dan permintaan terhadap jasa perawatan kecantikan berimplikasi pada meningkatnya risiko kerugian konsumen akibat minimnya informasi mengenai produk dan prosedur perawatan, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian akibat minimnya informasi jasa perawatan kecantikan, bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui perlindungan hukum internal dan eksternal. Pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur dapat dinilai melakukan wanprestasi serta melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen berdasarkan prinsip liability based on fault sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen diutamakan melalui mekanisme non litigasi, khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai sarana yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa menutup kemungkinan ditempuhnya jalur pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pelaku usaha meningkatkan transparansi informasi dan profesionalisme, pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta konsumen lebih memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Optimalisasi peran BPSK juga perlu terus didorong guna mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen yang efektif dan berkeadilan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,847
Tahun 2026 · Penulis: Abdul Hafidz Ferdiansyah
Perlindungan Konsumen terhadap Ketidakbenaran Informasi Produk Urat Madu Gold Yang Disampaikan oleh Pelaku Usaha
Perkembangan perdagangan digital meningkatkan kemudahan penyampaian informasi produk, tetapi juga memperbesar potensi penyebaran informasi yang tidak benar sehingga merugikan konsumen. Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan konsumen dalam transaksi
- Cosine 0,845
Tahun 2025 · Penulis: Hari Dwi Prasetyo
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Petugas dalam Penertiban Pemakaian Listrik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/PDT.SUS-BPSK/2023)
Skripsi ini membahas isu penting mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor ketenagalistrikan, khususnya terhadap tindakan kelalaian petugas dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT PLN. Dalam praktiknya, masih ditemukan
- Cosine 0,830
Tahun 2026 · Penulis: Hisar Rifandi Sinaga
Perlindungan Pada Konsumen Atas Keterlambatan, Kerusakan dan Hilangnya Barang Pada Jasa Pengiriman Barang
Perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat penggunaan jasa pengiriman barang. Dalam praktiknya, perusahaan jasa pengiriman memiliki peran vital sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Namu