Perlindungan Pada Konsumen Atas Keterlambatan, Kerusakan dan Hilangnya Barang Pada Jasa Pengiriman Barang
Tahun 2026 · Penulis: Hisar Rifandi Sinaga
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat penggunaan jasa pengiriman barang. Dalam praktiknya, perusahaan jasa pengiriman memiliki peran vital sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Namun, tidak sedikit permasalahan yang muncul, seperti kerusakan barang, kehilangan, maupun keterlambatan pengiriman yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan ini sering kali diperparah oleh adanya klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dan menyulitkan mereka dalam memperoleh ganti rugi secara layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur secara tegas, khususnya melalui ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dan larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Namun dalam praktik, masih ditemukan pembatasan tanggung jawab serta kendala dalam proses klaim ganti rugi yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyederhanaan prosedur klaim, dan peningkatan kesadaran hukum konsumen agar tercipta keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha jasa pengiriman.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,830
Tahun 2026 · Penulis: Aura Caesaria Angeli Wijaya
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Karena Minimnya Informasi Produk Jasa Perawatan Kecantikan
Hukum perdata sebagai bagian dari hukum privat mengatur hubungan hukum antar individu, salah satunya melalui perjanjian dalam transaksi jual beli jasa antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk jasa perawatan kecantikan. Di Indonesia, hubungan hukum tersebut d
- Cosine 0,830
Tahun - · Penulis: Galuh Nazilatul Bariroh
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Susu yang Telah Kadaluwarsa
Pentingnya makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup. dalam perkembangannya, kemajuan teknologi dan meningkatnya aktivitas produksi serta distribusi pangan memb
- Cosine 0,827
Tahun 2025 · Penulis: Hari Dwi Prasetyo
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Petugas dalam Penertiban Pemakaian Listrik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/PDT.SUS-BPSK/2023)
Skripsi ini membahas isu penting mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor ketenagalistrikan, khususnya terhadap tindakan kelalaian petugas dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT PLN. Dalam praktiknya, masih ditemukan