Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2025 · Penulis: Laura Puspita
Faculty of Economic and Business, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan isu sentral dalam literatur akuntansi dan pemerintahan. Pemberian opini oleh BPK berkaitan erat terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah karena kewenangan BPK untuk mengaudit laporan keuangan instansi daerah (Firmansyah, Arfiansyah, et al., 2022). Perbaikan opini BPK secara keseluruhan pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terjadi pada periode 2018-2022 atau dalam lima tahun terakhir (BPK RI, 2023b). Kendati demikian, hasil LKPD yang diperiksa pada tahun 2022 menunjukkan opini BPK menurun dibanding tahun sebelumnya serta masih terdapat pemerintah daerah yang belum pernah mendapat opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak diaudit pertama kali oleh BPK yaitu sejumlah 23 Pemda (BPK RI, 2023a). Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang diwarnai dengan kasus korupsi. Selain itu, opini BPK atas LKPD di Pulau Jawa masih belum merata. Bahkan terdapat provinsi yang mengalami penurunan opini BPK dari tahun 2020 – 2023 sementara di provinsi lain terus mengalami kenaikan. Pulau Maluku merupakan salah satu pulau dengan opini BPK atas LKPD yang masih bervariasi dan belum merata. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan maksud meneliti sampel tertentu pada populasi penelitian, menganalisis data dilakukan secara statistik dan pada pengumpulan data menggunakan instrument/alat penelitian, serta bertujuan sebagai uij terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan (Sugiyono, 2019). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website BPK dan website masing-masing pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Maluku tahun 2020-2023. Teknik penentuan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 431 observasi. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik biner dan analisis statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin baik kualitas LKPD yang dihasilkan. 2) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Rasio belanja modal pemerintah yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan kualitas LKPD. 3) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa usia kepala daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas LKPD. Pemerintah daerah dengan kepala daerah berusia muda akan berpengaruh pada peningkatan kualitas LKPD. 4) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Pemerintah daerah dengan kepala daerah lama ataupun baru tidak akan memengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,784
Tahun 2025 · Penulis: Syakroni Arif Hidayat
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota Se-jawa Timur Tahun 2014-2023
Pelaksanaan otonomi daerah (OTODA) menuntut setiap Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang tinggi. KKD merupakan indikator krusial yang mencerminkan kemampuan Pemda untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan daerahnya
- Cosine 0,751
Tahun 2024 · Penulis: Asna Nadzirotul ‘Azizah
Faktor Penentu Manipulasi Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Selama Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan good government governance terutama dalam akuntabilitas keuangan daerah. Adanya desentralisasi sebagai penerapan NPM dapat memberikan celah bagi praktik manipulasi akrual pada pe
- Cosine 0,740
Tahun 2026 · Penulis: Putri Pebrianti
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 - 2024)
Meningkatnya fenomena kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan daerah masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan daerah. Transparans