Faktor Penentu Manipulasi Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Selama Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 · Penulis: Asna Nadzirotul ‘Azizah
Faculty of Economic and Business, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan good government governance terutama dalam akuntabilitas keuangan daerah. Adanya desentralisasi sebagai penerapan NPM dapat memberikan celah bagi praktik manipulasi akrual pada pemerintah daerah. Selain itu, adanya pandemi covid-19 yang memperburuk keadaan dengan berbagai kebijakan baru terkait anggaran semakin memudahkan oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Penelitian ini meneliti tentang faktor yang berpengaruh pada manipulasi akrual, yaitu ukuran pemerintah daerah, tekanan fiskal, dan kapasitas fiskal. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2023. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan multistage random sampling, dengan total sampel yang digunakan sebanyak 140 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa LHP LKPD dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap manipulasi akrual laporan keuangan pemerintah daerah, tekanan fiskal berpengaruh terhadap manipulasi akrual laporan keuangan pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap manipulasi akrual laporan keuangan pemerintah daerah.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,804
Tahun 2026 · Penulis: Putri Pebrianti
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 - 2024)
Meningkatnya fenomena kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan daerah masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan daerah. Transparans
- Cosine 0,751
Tahun 2025 · Penulis: Laura Puspita
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan isu sentral dalam literatur akuntansi dan pemerintahan. Pemberian opini oleh BPK berkaitan erat terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah karena kewenangan BPK untuk mengaudit laporan keuangan inst
- Cosine 0,751
Tahun 2025 · Penulis: Syakroni Arif Hidayat
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota Se-jawa Timur Tahun 2014-2023
Pelaksanaan otonomi daerah (OTODA) menuntut setiap Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang tinggi. KKD merupakan indikator krusial yang mencerminkan kemampuan Pemda untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan daerahnya