Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD (Studi Tentang Reklasifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi)
Tahun 2025 · Penulis: Amalinda Nazili Hanim
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Terjemahan mesin (opus-mt-en-id) · dipakai untuk pengindeksan
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD (Studi Tentang Reklasifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi)
Penelitian ini dimotivasi oleh pelaksanaan Hukum Nomor 1 dari 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), sebagai reformasi kebijakan fiskal sebelumnya diatur di bawah Hukum No. 33 tahun 2004 dan Hukum No. 28 dari 2009. Salah satu perubahan besar dalam hukum ini adalah pemlasifikasian ulang pajak lokal yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem pajak, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat lokal-Source Revenue (PAD). Agenitas Binyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena nya konsisten dan signifikan peningkatan pajak regional pendapatan selama periode 2019-2023 dan kesiapan untuk menerapkan peraturan fiskal baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan Reklasifikasi Buyuwangi dalam mengimplementasikan klasifikasikan pajak lokal di bawah Hukum No. 1 dari 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan lapangan. Temuan-temuan riset ini menyingkapkan beberapa kesempatan, termasuk potensi meningkatnya PAD, sistem pajak digital modernisasi, dan kemerdekaan fiskal yang lebih kuat. Namun, masih ada tantangan, seperti beradaptasi dengan sistem pengumpulan pajak baru, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan menyesuaikan diri dengan tingkat pajak yang baru. Pemerintah Brayuwangi menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan aplikasi "SI JAKA WANGI," memperbarui peraturan lokal melalui Regulasi Daerah No 1 dari 2024, dan memimpin pendidikan publik dan program-program penambahan. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan Hukum No. 1 dari 2022 menawarkan kesempatan strategis untuk meningkatkan efisiensi pajak dan otonomi fiskal. Binyuwangi telah menunjukkan respon adaptif dan dapat berfungsi sebagai model untuk daerah lain dalam menerapkan reformasi fiskal yang efektif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,762
Tahun 2026 · Penulis: Nanda Erisca Oktadiana
Model Konseptual Kepatuhan Pajak Sukarela pada Program Sipundiwangi dalam Perspektif Dynamic Governance
Penelitian ini mengkaji model konseptual kepatuhan pajak sukarela pada Program Sipundiwangi dalam perspektif Dynamic Governance. Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah di Banyuwangi) merupakan inovasi kebijakan daerah yang digagas oleh Badan Pend
- Cosine 0,749
Tahun 2025 · Penulis: Naudi Putri Hanani
Implementasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Pasca Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi retribusi parkir pasca penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang cukup
- Cosine 0,737
Tahun 2025 · Penulis: Mory Kresensia Sinaga
Analisis Kontribusi dan Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi dan proyeksi penerimaan PBB-P2 memberikan gambaran mengenai seberapa besar peran penerimaan PBB-P2 membentuk Pendapatan Asli Daerah dalam beberapa tahun terakhir serta memprediksi pe