Karakteristik Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia
Tahun 2019 · Penulis: Agung Cahyo Kuncoro, S.H. M.H.
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) lahir karena pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. SKMHT merupakan perjanjian kuasa yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak, pada kenyataannya SKMHT disalah artikan sebagai jaminan. Salah penafsiran tersebut dengan disahkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. Oleh karenanya diperlukan suatu norma untuk dapat menjamin kepastian hukum yang merupakan komponen dari keadilan untuk mengatur SKMHT sesuai karakteristiknya sebagai bentuk perjanjian kuasa.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,760
Tahun 2025 · Penulis: Ringga Artha Putra
Kepastian Hukum Akta Pembagian Waris sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan mutakhir. Pendaftar
- Cosine 0,751
Tahun 2019 · Penulis: Sutirto Pramulyo
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya
Latar belakang penyusunan skripsi ini adalah adanya konsekuensinya dengan hapusnya hak tanggungan maka kreditor hanya sebagai kreditor konkuren dan tidak lagi sebagai kreditor preferen sehingga piutangnya tidak lagi menjadi sebagai perlindungan hukum dari hak
- Cosine 0,724
Tahun 2026 · Penulis: Ananta Tita Ariansyah
Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Produk KREASI PT Pegadaian
Perkembangan lembaga keuangan nonbank di Indonesia mendorong lahirnya berbagai produk pembiayaan yang memberikan kemudahan kredit kepada masyarakat, salah satunya adalah produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT Pegadaian. Dalam praktiknya, PT Peg