Kepastian Hukum Akta Pembagian Waris sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah
Tahun 2025 · Penulis: Ringga Artha Putra
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan mutakhir. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 42 Ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 Ayat (5) PMNA/KBPN No. 16 Tahun 2021 bahwa jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang berisi hak atas tanah tertentu jatuh kepada ahli waris tertentu, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah didasarkan pada surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Sedangkan berdasar Pasal 42 Ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 Ayat (4) PMNA/KBPN No. 16 Tahun 2021 bahwa jika pada saat waktu peralihan hak didaftarkan tidak disertai pembagian waris maka harus dilaksanakan peralihan hak kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu sebagai kepemilikan bersama, kemudian dilakukan peralihan kembali dengan didasari APHB yang dibuat oleh PPAT. Hal ini berimplikasi terjadinya kebingungan penerapan bagi masyarakat, pejabat umum, dan pejabat kantor pertanahan, sehingga timbul penolakan oleh kantor pertanahan atas pendaftaran peralihan yang didasari oleh adanya akta pembagian waris yang dibuat oleh Notaris. Hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum dalam pembuatan akta pembagian waris tersebut.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,771
Tahun 2025 · Penulis: Riandhyka Rahandono
Kewenangan Kantor Pertanahan terhadap Pencatatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat di Hadapan Notaris
PPJB merupakan produk hukum Notaris yaitu perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli oleh PPAT. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan
- Cosine 0,760
Tahun 2019 · Penulis: Agung Cahyo Kuncoro, S.H. M.H.
Karakteristik Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Jaminan di Indonesia
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) lahir karena pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. SKMHT merupakan perjanjian kuasa yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak, pada kenyataannya SKMHT disalah arti
- Cosine 0,755
Tahun 2025 · Penulis: Hendra Cipta Wijaya
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Hibah Wasiat
Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan beralih atau berpindahnya kepemilikan hak atas tanah dan bangunan oleh individu atau badan hukum. Peristiwa hukum terhadap peralihan hak atas tanah dan bangunan akan selalu diiring