Kepastian Hukum Pengenaan Pajak BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Hibah Wasiat
Tahun 2025 · Penulis: Hendra Cipta Wijaya
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan beralih atau berpindahnya kepemilikan hak atas tanah dan bangunan oleh individu atau badan hukum. Peristiwa hukum terhadap peralihan hak atas tanah dan bangunan akan selalu diiringi dengan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), salah satunya pajak BPHTB atas hibah wasiat. Berdasarkan bunyi Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, bahwa saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta hibah wasiat. Terutangnya BPHTB merupakan indikasi terjadi suatu perolehan hak atas tanah karena terdapat pajak yang harus dibayar oleh penerima hak atas tanah karena suatu peristiwa hukum dan dibuat dengan akta otentik oleh PPAT berdasarkan kewenangannya untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum terhadap tanah. Hibah wasiat memiliki kekuatan hukum mengikat pada saat pewaris/pembuat hibah meninggal dunia berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, sehingga adanya kekaburan norma hukum dan konflik norma. Upaya hukum yang telah dilakukan berupa Uji materi materi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023, bahwa dalam putusannya Hakim menolak permohonan pemohon karena tidak beralasan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menemukan landasan filosofis, memahami, dan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang diterapkan yang berkaitan dengan pajak BPTHB hibah wasiat, dan mengevaluasi konsep pengaturan terhadap pengaturan kedepan terkait pengenaan BPHTB terhadap hibah wasiat.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,766
Tahun 2025 · Penulis: Laily Firdausi Aulia Amien
Akibat Hukum Pembatalan Hibah Tanah Dan Rumah Oleh Ibu Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan Nomor 4301/pdt.g/2023/pa.jr.)
Hibah merupakan suatu bentuk pengalihan harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela. Barang yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali. Namun ada beberapa faktor keadaan yang dapat membuat hibah dapat dibatalkan, apabila penerima hibah tidak
- Cosine 0,755
Tahun 2025 · Penulis: Ringga Artha Putra
Kepastian Hukum Akta Pembagian Waris sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan mutakhir. Pendaftar
- Cosine 0,735
Tahun 2024 · Penulis: Siska Dewi Ariska
Perbandingan Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Membuat Akta Terkait Pertanahan
Menurut KUH Perdata Pasal 1866 ada lima alat bukti yang salah satunya ialah bukti tulisan. Peralihan hak atas tanah memerlukan sebuah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain PPAT, pejabat umum lain dalam hal