Kewenangan Kantor Pertanahan terhadap Pencatatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat di Hadapan Notaris
Tahun 2025 · Penulis: Riandhyka Rahandono
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
PPJB merupakan produk hukum Notaris yaitu perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli oleh PPAT. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan hukum keperdataan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian antara calon penjual dan calon pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli tanah yang dikarenakan adanya unsur-unsur yang belum dipenuhi, yang terbagi menjadi PPJB Lunas dan PPJB Tidak Lunas.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,795
Tahun 2019 · Penulis: Sukma Edy Putri
Kekuatan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli
Perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli. Pengertian jual beli dalam pengertian sehari hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang secara sukarela. Jual beli yang dimaksu
- Cosine 0,771
Tahun 2025 · Penulis: Ringga Artha Putra
Kepastian Hukum Akta Pembagian Waris sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan mutakhir. Pendaftar
- Cosine 0,745
Tahun 2024 · Penulis: Siska Dewi Ariska
Perbandingan Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Membuat Akta Terkait Pertanahan
Menurut KUH Perdata Pasal 1866 ada lima alat bukti yang salah satunya ialah bukti tulisan. Peralihan hak atas tanah memerlukan sebuah akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain PPAT, pejabat umum lain dalam hal