Analisis Efektivitas Implementasi Program Pojok Pajak sebagai Strategi Peningkatan Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun 2025 · Penulis: Anita Anjar Kurniasari
Faculty of Economic and Business, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan kepatuhan pajak, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan tersebut, salah satunya melalui program pojok pajak yang dilaksanakan di berbagai wilayah, termasuk di KPP Pratama Jember. Program tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama pelaporan SPT Tahunan, dengan menyediakan layanan yang dekat, mudah diakses, dan proaktif. Namun, dalam pelaksanaannya, program pojok pajak masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis efektivitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pojok pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan program, serta menganalisis strategi yang diterapkan oleh petugas pajak dalam menyukseskan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada petugas pajak dan Wajib Pajak, serta dokumentasi laporan resmi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan teori efektivitas program dan teori kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pojok pajak di KPP Pratama Jember efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan. Program pojok pajak berperan mempermudah proses pelaporan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Program tersebut juga memenuhi sebagian besar indikator efektivitas, seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta pencapaian tujuan program. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program, terutama terkait kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses jaringan internet, serta rendahnya literasi digital dan kesadaran pajak masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, petugas pajak menerapkan strategi berupa penjadwalan yang disesuaikan dengan wilayah kerja, pemanfaatan media komunikasi seperti WA Blast, penyediaan fasilitas pendukung seperti modem portabel, serta penyederhanaan proses pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program pojok pajak telah efektif dalam mencapai tujuan utamanya sebagai layanan perpajakan yang mempermudah pelaporan SPT Tahunan. Program tersebut juga berhasil meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak melalui kemudahan layanan dan edukasi langsung yang diberikan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, strategi yang diterapkan oleh petugas mampu menjaga efektivitas pelaksanaan program. Program pojok pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) di kalangan Wajib Pajak, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Jember.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,781
Tahun 2026 · Penulis: Nanda Erisca Oktadiana
Model Konseptual Kepatuhan Pajak Sukarela pada Program Sipundiwangi dalam Perspektif Dynamic Governance
Penelitian ini mengkaji model konseptual kepatuhan pajak sukarela pada Program Sipundiwangi dalam perspektif Dynamic Governance. Sipundiwangi (Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah di Banyuwangi) merupakan inovasi kebijakan daerah yang digagas oleh Badan Pend
- Cosine 0,713
Tahun 2026 · Penulis: Nadiyah Nurul Husna
Realitas Kemitraan KPP Pratama Jember dan Tax Center Universitas Jember
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas kemitraan antara KPP Pratama Jember dan Tax Center Universitas Jember dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sosialisasi perpajakan sebagai upaya meningkatk
- Cosine 0,695
Tahun 2025 · Penulis: Amalinda Nazili Hanim
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD (Studi Tentang Reklasifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi)
Penelitian ini dimotivasi oleh pelaksanaan Hukum Nomor 1 dari 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), sebagai reformasi kebijakan fiskal sebelumnya diatur di bawah Hukum No. 33 tahun 2004 dan Hukum No. 28 dari 2009