Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tanaman Ganja (Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/Pn.Jap)
Tahun 2024 · Penulis: Rr. Lavanda Vanya Veronica
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Di Indonesia, pemakaian tanaman ganja dilarang keras oleh hukum. Hal ini ditetapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengelompokkan narkotika berdasarkan golongan serta menetapkan hukuman bagi pelanggar yang menggunakan narkotika secara ilegal. Undang-Undang Narkotika memberikan definisi luas tentang narkotika, mencakup zat-zat terlarang seperti ganja, kokain, heroin, ekstasi, dan berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya. Penelitian ini melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2022/Pn.Jap, dimana tergugat terlibat dalam penggunaan narkotika jenis tanaman ganja.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,721
Tahun 2025 · Penulis: Anggita Putri Yudhistira
Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan No.7/Pid.Sus/2024/PN Jmr)
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu pasalnya mengatur tentang ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika. Penulis tertarik mengkaji Putusan No. 7/Pid.Sus/2024/P
- Cosine 0,713
Tahun 2016 · Penulis: Christina Sitorus
Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN. Jmr)
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotik
- Cosine 0,712
Tahun 2018 · Penulis: Intan Putri Dewi
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)
Anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Anak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat membuat Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak ha