Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN. Jmr)
Tahun 2016 · Penulis: Christina Sitorus
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8772
Skripsi kelompok: digabung dari 2 unggahan dengan isi yang sama.
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Pembuktian dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr, juga menyangkut dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) apakah putusan yang menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan? dan (2) apakah penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah mengetahui dan menganalisis putusan yang menyatakan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pidana penjara kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini adalah: pertama Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 455/Pid.B/2015/PN.Jmr yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika sudah sesuai dengan faktafakta hukum di persidangan. Surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga hakim hanya membuktikan pasal dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa dalam persidangan tidak memberikan keterangan bahwa ia telah menggunakan shabu selama lima tahun berturut-turut atau menyatakan bahwa ia seorang pecandu, padahal keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan sanksinya. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 455/Pid.B/2015/PN.Jmr yang memberikan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa bila dikaitkan dengan tujuan yang tertuang dalam Udang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sesuai, karena dalam putusan tersebut terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika, akan tetapi jika kondisi terdakwa terbukti sebagai pecandu narkotika, maka sesuai tujuan yang tertuang Udang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut yang menganggap bahwa pecandu narkotika sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut, rehabilitas merupakan tindakan yang tepat diberikan kepada terdakwa dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Saran yang diberikan bahwa, Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan seharusnya berusaha memberikan keterangan yang dapat menjadikan pertimbangan untuk meringankan hukumannya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus cermat memperhatikan aturan hukum yang terkait dengan kasus yang ditangani sehingga sanksi yang diberikan dapat mencerminkan dari tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,932
Tahun 2025 · Penulis: Anggita Putri Yudhistira
Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan No.7/Pid.Sus/2024/PN Jmr)
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu pasalnya mengatur tentang ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika. Penulis tertarik mengkaji Putusan No. 7/Pid.Sus/2024/P
- Cosine 0,881
Tahun 2024 · Penulis: Dinda Manzalina
Pertimbangan Hakim dan Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 6335 K/Pid.Sus/2023)
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa dan suatu permasalahan serius yang menjerat hampir seluruh golongan masyarakat Indonesia, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perma
- Cosine 0,881
Tahun 2024 · Penulis: Rachel Requilmy Suprapto
Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman (Putusan Mahkamah Agung Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022)
Penjatuhan Pidana minimum yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika menjadikan Undang-Undang tersebut memiliki asas kepastian hukum, sehingga dengan terdapatnya pengaturan mengenai Penjatuhan Pidana minimum khusus tersebut Hakim didalam memutus sebuah per