Pertimbangan Hakim dan Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 6335 K/Pid.Sus/2023)
Tahun 2024 · Penulis: Dinda Manzalina
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa dan suatu permasalahan serius yang menjerat hampir seluruh golongan masyarakat Indonesia, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan narkotika, salah satunya adalah dengan diundangkannya UU Narkotika yang memuat mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika salah satunya melalui ancaman minimum khusus yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tertentu sehingga dapat mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana narkotika. Tetapi dalam praktiknya, Hakim sering kali menjatuhkan pidana di bawah ketentuan ancaman minimum khusus dari UU Narkotika, salah satunya dalam Putusan Kasasi Nomor 6335K/Pid.Sus/2023. Penulis kemudian tertarik untuk menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang memperingan pemidanaan di tingkat pemeriksaan kasasi pada Putusan Nomor 6335 K/Pid.Sus/2023 dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan kesesuaiannya dengan kewenangan hakim kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim yang memperingan pemidanaan terdakwa dalam Putusan Nomor 6335K/Pid.Sus/2023 dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan menganalisis kesesuaian pemidanaan di bawah pidana minimum khusus pada putusan tersebut dengan kewenangan hakim kasasi menurut Pasal 244 jo. Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Hasil penelitian ini yang pertama yaitu Penggunaan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 pada pertimbangan Putusan Nomor 6335K/Pid.Sus/2023 tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan terdakwa bukan termasuk dari penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang memerlukan penempatan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud di dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011. Kedua, pemidanaan di bawah ketentuan ancaman minimum khusus oleh hakim kasasi pada Putusan Nomor 6335K/Pid.Sus/2023 tidak sesuai dengan kewenangan hakim kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Mahkamah Agung dalam perkara ini mengadili sendiri sebagai judex facti sebagaimana Pasal 255 Ayat (1) KUHAP tidak menerapkan ketentuan minimum khusus dan menyelisihi kewenangannya yang diatur pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,896
Tahun 2025 · Penulis: Anggita Putri Yudhistira
Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan No.7/Pid.Sus/2024/PN Jmr)
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu pasalnya mengatur tentang ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika. Penulis tertarik mengkaji Putusan No. 7/Pid.Sus/2024/P
- Cosine 0,881
Tahun 2016 · Penulis: Christina Sitorus
Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN. Jmr)
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotik
- Cosine 0,875
Tahun 2024 · Penulis: Rachel Requilmy Suprapto
Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman (Putusan Mahkamah Agung Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022)
Penjatuhan Pidana minimum yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika menjadikan Undang-Undang tersebut memiliki asas kepastian hukum, sehingga dengan terdapatnya pengaturan mengenai Penjatuhan Pidana minimum khusus tersebut Hakim didalam memutus sebuah per