Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman (Putusan Mahkamah Agung Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022)
Tahun 2024 · Penulis: Rachel Requilmy Suprapto
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penjatuhan Pidana minimum yang terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika menjadikan Undang-Undang tersebut memiliki asas kepastian hukum, sehingga dengan terdapatnya pengaturan mengenai Penjatuhan Pidana minimum khusus tersebut Hakim didalam memutus sebuah perkara tindak pidana Narkotika tidak boleh menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang tertera di dalam Undang-Undang Narkotika. Kemudian Penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap suatu putusan pada tingkat Kasasi yakni pada Putusan Nomor 4485 K/Pid.Sus/2022, dalam putusan tersebut Hakim memutus para terdakwa dengan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subsidar (tiga) bulan Penjara dengan menambahkan pertimbangan terkait keadaan yang meringankan bagi para terdakwa namun belum dipertimbangkan oleh Judex Facti yakni para terdakwa bukanlah merupakan seorang bandar, permasalahan yang dapat penulis ambil diantaranya yaitu: Pertama, apakah pertimbangan hakim mahkamah agung dalam putusan nomor 4485 k/pid.sus/2022 menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimum khusus berdasarkan pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) undang-undang narkotika sudah sesuai dengan asas kepastian hukum. Kedua, apakah tindakan mahkamah agung dalam putusan nomor 4485 k/pid.sus/2022 yang mengurangi masa pidana para terdakwa sudah sesuai berdasarkan sema nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pelaksaan tugas bagi peradilan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,908
Tahun 2026 · Penulis: Arindo Evan Ramadhan
Putusan Melebihi Ancaman Pidana dari Pasal yang Didakwakan dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 32/Pid.B/2025/PN.Bdg)
Konsep penjatuhan pidana berlandaskan dasar hukum yang benar dan minimal dua alat bukti yang sah untuk menguatkan keyakinan hakim serta hal-hal yang terbukti dalam persidangan sehingga menguatkan kesalahan terdakwa. Asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1
- Cosine 0,881
Tahun 2016 · Penulis: Christina Sitorus
Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 455/Pid.B/2015/PN. Jmr)
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotik
- Cosine 0,877
Tahun 2025 · Penulis: Anggita Putri Yudhistira
Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan No.7/Pid.Sus/2024/PN Jmr)
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu pasalnya mengatur tentang ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika. Penulis tertarik mengkaji Putusan No. 7/Pid.Sus/2024/P