Teori Presipitasi Korban (Victim Precipitation Theory) Sebagai Parameter Peringanan Pidana Bagi Terdakwa
Tahun 2024 · Penulis: Prima Jaya Ginting
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Teori presipitasi korban dapat menjadi alasan teoritik bagi hakim untuk meringankan pidana kepada pelaku. Teori presipitasi korban sebagai alasan teoritik dapat diklasifikasikan sebagai peringanan pidana yang bersifat sekunder atau sering disebut sebagai alasan Non-Yuridis. Dasar hukum peringanan pidana yang bersifat sekunder adalah mengacu pada pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dipertimbangkannya teori presipitasi korban dalam praktek peradilan pidana juga selaras dengan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan koridor tersebut, semakin jelas bahwa hakim peradilan pidana mempunyai ruang untuk mempertimbangkan teori presipitasi korban sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. Teori presipitasi korban sebagai hal yang meringankan pidana dipertimbangkan dalam praktek peradilan adalah untuk menentukan kadar pertanggungjawaban antara pelaku dan korban dalam terjadinya viktimisasi. Para viktimolog dengan memakai terminologi dalam sistem hukum yang selama ini digunakan untuk menjelaskan pelaku terkait pertanggungjawaban (responsibility), kealpaan (culpability), dan kesalahan (guilt) juga dapat digunakan untuk menjelaskan posisi korban. Artinya, Korban dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, ataupun kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditemukan suatu konsep pertanggungjawaban yang terbagi antara korban dan pelaku, hal ini karena dalam proses viktimisasi, kedua belah pihak mempunyai kadar kesalahan, bahkan dalam kondisi tertentu, korban dapat lebih bersalah daripada pelaku.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,818
Tahun 2026 · Penulis: Farhan Fathu Rohman
Victim Precipitation Theory Dan Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
Latar belakang dalam skripsi ini membahas keterkaitan antara victim precipitation theory dan konsep noodweer dalam tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Hukum pidana Indonesia mengenal pembelaan diri sebagai alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 49 KUHP,
- Cosine 0,743
Tahun 2025 · Penulis: Adi Saputra
Pertanggung jawaban Pidana Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Putusan Nomor: 291/Pid.B/2024/Pn Jmr)
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan dalih pembelaan terpaksa (Noodweer), sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2024/PN Jmr. Fokus utama penelitian ini diarahkan
- Cosine 0,740
Tahun 2025 · Penulis: Dewi Sartikasari
Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul)
Salah satu kasus menarik terkait penerapan alasan pembenar pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tindak pidana penganiayaan adalah Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, dimana terdakwa S.T didakwa menganiaya korban S dalam insiden di Pasar Desa Lakea I, Buol, Sula