Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah di uji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial
Tahun 2025 · Penulis: Mulyo Bakti Wildanu
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Praktik Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada 10 Februari 2025 sampai dengan 25 April 2025. Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja N yata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mempelajari Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota an Pada Badan Pendapataan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2024. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terjadi karena Data yang didapatkan melalui magang dan observasi mengenai Prosed ur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan Official Assesment yaitu Pemerintah Daerah menentukan sendiri dari jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Sistem besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan pemungutan PBB P2 yang terutang oleh wajib Pajak adalah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang berupa tanah atau bang unan setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak kemudian dikalikan PBB P2. Pendaftaran yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyuwangi menggunakan SPOP atau LSOP, kemudian melakukan pendataan dengan proses pengumpulan data objek, selanjutny a dilakukan penetapan Prosedur Pemungutan PBB P2, untuk penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama, pembayaran Pemungutan P BB P2 Pada Badan Pendapatan D aerah Kabupaten Banyuwangi yang terutang dibayar di Bank Persepsi dan pembayaran secara tunai d itagih oleh petugas Bapenda melalui Kelurahan/Desa, dan juga bisa dengan melakukan pembayaran melalui Virtual Account
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,819
Tahun 2018 · Penulis: Bagus Akbar Kurniawan
Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di daerah Kabupaten / Kota, Pajak me
- Cosine 0,799
Tahun 2026 · Penulis: Dea Silvia Ardiana
Prosedur Penerbitan STPD Pajak Tenaga Listrik Non PLN di Badan Pendapatan Kabupaten Malang
Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, pada tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk mengetahui bag
- Cosine 0,792
Tahun 2024 · Penulis: Tesya Yuria Monica
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang di