Prosedur Penerbitan STPD Pajak Tenaga Listrik Non PLN di Badan Pendapatan Kabupaten Malang
Tahun 2026 · Penulis: Dea Silvia Ardiana
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, pada tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur penerbitan STPD khususnya untuk Pajak Tenaga Listrik Non PLN serta bagaimana melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman untuk terjun lapangan melayani para wajib pajak untuk monitoring guna menyelesaikan kewajibanya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh diperoleh langsung dari kegiatan observasi partisipatif dalam monitoring pajak tenaga Listrik Non PLN. Data primer juga diperoleh melalui wawancara bersama staff sub bidang pengendalian operasional yang berfokus pada Pajak Tenaga Listrik dan staff sub bidang yang berfokus pada aplikasi SIPANJI. Data sekunder dalam penyusunan tugas akhir mengacu pada Buku Perpajakan, Peraturan Daerah terkait STPD Pajak Tenaga Listrik, data manual pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, dan Data sekunder lain seperti target dan realisasi Pajak Tenaga Listrik Non PLN. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Mengelola Pajak Daerah meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesan dan Perkantoran (PBB-P2), Hotel, Reklame, Restoran, Parkir, Hiburan, Tenaga Listrik, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pajak Tenaga Listrik menggunakan Self Assesment System, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Perhitungan pajak tenaga listrik NJTL x Tarif 1,5% pelaksanaan Penerbitan STPD pajak tenaga listrik memanfaatkan sistem online berbasis website yaitu P3O yang digunakan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penelitian guna proses penerbitan STPD.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,799
Tahun 2025 · Penulis: Mulyo Bakti Wildanu
Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah di uji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial
Praktik Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada 10 Februari 2025 sampai dengan 25 April 2025. Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja N yata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mempelajar
- Cosine 0,777
Tahun 2024 · Penulis: Tesya Yuria Monica
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang di
- Cosine 0,766
Tahun 2025 · Penulis: Nur Hafidillah Widiya Ningrum
Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Surat Keluar merupakan media komunikasi resmi instansi dalam menyampaikan informasi, instruksi, atau keputusan kepada pihak lain. Salah satu bentuk surat keluar adalah surat perintah yang memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai maup