Status Hukum Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan DI Atas Lahan Hutan Produksi
Tahun 2024 · Penulis: Natasha Aprilyanti
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Terbatasnya jumlah tanah untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dan tempat tinggal, maka orang perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah yang mereka miliki. Keinginan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, diperlukan adanya suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu kepemilikan atau hak milik yang dipunyai oleh seseorang tersebut. Bukti tertulis itu disebut sertipikat hak atas tanah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UUPA Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Namun pada kenyataanya masih banyak kita jumpai terjadinya tumpang tindih hak atas tanah walaupun telah dilakukan pendaftaran tanah, sehingga tumpang tindih hak atas tanah ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Hal tersebut menimbulkan terjadinya sengketa, contohnya sengketa pada kawasan hutan produksi yang dipicu karena perbedaan persepsi antara Pengelola Kawasan Hutan yaitu Dinas Kehutanan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan yang dimana terjadi penerbitan sertipikat sebanyak 192 sertipikat hak milik pada lahan kawasan hutan dengan luas 542 hektare yang didaftarkan pada program prona tahun 2016. Pendudukan kawasan hutan seringkali disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang muncul karena pendudukan Kawasan hutan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga masyarakat menganggap wajar apabila menggunakan, menggarap bahkan pengajuan permohonan hak atas tanah.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,753
Tahun 2024 · Penulis: Nur Azizah Ayu Darnadelia
Aturan Kepemilikan Tanah Absentee di Indonesia Sebagai Salah Satu Program Landreform
Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya ialah bertani. Pemerintah melarang keras pemilikan tanah absentee. Tanah absentee atau guntai merupakan tanah yang pemiliknya berada diluar letak tanah pertanian nya terseb
- Cosine 0,749
Tahun 2023 · Penulis: Leny Yunita Sari
Status Tanah Penampungan Setelah Dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor : 26/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XII
anah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan termasuk dalam kekayaan nasional. Negara merupakan pemegang hak dan tanggungjawab atas tanah nasional yang diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Masyarakat luas. Tanah seringk
- Cosine 0,744
Tahun - · Penulis: Hanifatun Nikmah
Keabsahan Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Kawasan Perairan Pesisir Tangerang
Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada kawasan perairan pesisir Tangerang menimbulkan persoalan mengenai legalitas objek hak atas tanah dan ketepatan pembatalannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerbitan sertipikat tersebut dengan hu