Disharmonisasi Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah: Strategi Harmonisasi Berdasarkan Hierarki Norma
Tahun 2026 · Penulis: Bagas Fadhilah Ananta Jaya
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7537
Skripsi kelompok: digabung dari 2 unggahan dengan isi yang sama.
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini membahas permasalahan disharmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang kerap terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada ketidakjelasan kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 8. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada terganggunya kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, serta implementasi otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya dengan sistem hukum Jepang. Kajian pustaka bertumpu pada Teori Jenjang Norma (Stufenbau Theory), konsep otonomi daerah, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsep harmonisasi regulasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa disharmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ambiguitas norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ego sektoral antar lembaga negara, serta lemahnya koordinasi harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dampak disharmonisasi tersebut terlihat pada munculnya ketidakpastian hukum, melemahnya efektivitas Peraturan Daerah, serta terhambatnya pelayanan publik dan iklim investasi di daerah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip hierarki norma yang jelas sesuai dengan Teori Jenjang Norma. Diperlukan penguatan mekanisme harmonisasi regulasi, pembatasan kewenangan regulatif kementerian agar tidak melampaui kewenangan daerah, serta penataan ulang kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan guna menjaga konsistensi sistem hukum nasional, prinsip negara hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,819
Tahun 2025 · Penulis: Sarah Marella
Implikasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Akibat Disharmonisasi Peraturan Daerah
Teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memberikan konsep bahwa peraturan yang lebih rendah harus mengikuti peraturan di atasnya, oleh Indonesia teori ini kemudian diadopsi dan diterapkan dalam hierarki peraturan perundang-undan
- Cosine 0,819
Tahun 2025 · Penulis: Muhammad Bagus Prasetyo
Penataan Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Pusat Legislasi Nasional
Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk pembangunan hukum nasional secara terencana dan terpadu, serta memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembentukan peraturan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem
- Cosine 0,813
Tahun 2025 · Penulis: Mikail Alif Ferdiyan
Akibat Hukum atas Kekosongan Peraturan Pelaksanaan dalam Perda Penyelenggaraan Pasar Rakyat Lumajang
Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Atas Kekosongan Peraturan Pelaksana Dalam Perda Pasar Rakyat Lumajang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme jalannya pasar baik secara fisik maupun non - fisik seperti pemb