Implikasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Akibat Disharmonisasi Peraturan Daerah
Tahun 2025 · Penulis: Sarah Marella
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2126
Skripsi kelompok: digabung dari 2 unggahan dengan isi yang sama.
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memberikan konsep bahwa peraturan yang lebih rendah harus mengikuti peraturan di atasnya, oleh Indonesia teori ini kemudian diadopsi dan diterapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan mengatur tingkatan jenis peraturan perundang-undangan dari UUD NRI 1945, TAP MPRS, undangundang/perppu, peraturan pemerntah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hierarki yang ada sebagai batasan masingmasing jenis peraturan perundang-undangan ternyata malah menimbulkan permasalahan di mana tiap jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang sudah dibedakan mengeluarkan atau membentuk peraturan-peraturan yang cukup banyak hingga menimbulkan over regulasi dan bermuara pada adanya disharmonisasi. Dengan kondisi yang demikian, memantik benang merah terkait bagaimana penataan peraturan daerah berdasarkan teori perundang-undangan dan terkait pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawasi peraturan daerah sebagai kebijakan daerah yang disharmonisasi.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,819
Tahun 2026 · Penulis: Bagas Fadhilah Ananta Jaya
Disharmonisasi Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah: Strategi Harmonisasi Berdasarkan Hierarki Norma
Penelitian ini membahas permasalahan disharmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang kerap terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada ketidakjelasan kedudukan Peraturan Menteri d
- Cosine 0,688
Tahun 2025 · Penulis: Elvi Nur Nujumul Laila
Dinamisasi Kebijakan Nasional Pada Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Berdasarkan Perspektif Evolutionary Governance
Kebijakan pengelolaan pulau (PWP-3K) di pesisir dan pulau kecil berperan penting dalam pemerintahan pesisir dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamisasi dalam kebijakan PWP-3K di Indonesia dalam periode 1960-2024. Konsep Teori Pemerintahan Ev
- Cosine 0,686
Tahun 2016 · Penulis: Alfin Rahardian Sofyan
Kajian Fungsi Pengawasan Preventif Gubernur dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
Pemerintahan di Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan penyelenggaraan pemerintahan itu harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang pemerintahan d