Dinamisasi Kebijakan Nasional Pada Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Berdasarkan Perspektif Evolutionary Governance
Tahun 2025 · Penulis: Elvi Nur Nujumul Laila
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Terjemahan mesin (opus-mt-en-id) · dipakai untuk pengindeksan
Dinamisasi Kebijakan Nasional Pada Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Berdasarkan Perspektif Evolutionary Governance
Kebijakan pengelolaan pulau (PWP-3K) di pesisir dan pulau kecil berperan penting dalam pemerintahan pesisir dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamisasi dalam kebijakan PWP-3K di Indonesia dalam periode 1960-2024. Konsep Teori Pemerintahan Evolusi digunakan untuk menganalisis perubahan dalam aktor, lembaga melalui jalur evolusi ketergantungan jalan, jalan ketergantungan ketergantungan, dan ketergantungan tujuan yang dipengaruhi oleh perubahan pengetahuan dan kekuasaan. Penelitian ini menganalisis 67 kebijakan regulasi yang terkait dengan PWP-3K diperoleh dari situs resmi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan analisis konten. Hasilnya menunjukkan bahwa dominasi pengetahuan yang diperoleh berdasarkan refleksi dari masa lalu dan sekarang harus disertai dengan proses pendidikan dialekis yang membingungkan. Mengetahui bahwa hanya dengan merenungkan masa lalu saja, kita bisa membatasi kesanggupan beradaptasi dan keragaman perspektif dalam membuat keputusan. Dinamika listrik dalam pemerintahan menunjukkan perubahan dari pusat ke destrukralisasi daya. Hal ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada kaum pelayanan dan pemerintah setempat. Di pihak lain, perubahan institusi yang hanya terbatas pada kenomenklaturan tanpa perubahan besar dalam struktur dan praktek dapat menghambat evolusi pemerintahan yang lebih efektif. Secara umum, kebijakan PWP-3K menunjukkan perubahan terhadap pemerintahan adaptif. Ada sistem polisentris, partisipasi dan kolaborasi, pembelajaran dan inovasi, serta pengaturan diri dan jaringan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,736
Tahun 2026 · Penulis: Nadya Thea Kirana
Penataan Birokrasi dan Reorganisasi Onderafdeeling Lawang pada Era Krisis Ekonomi Tahun 1931-1934
Penelitian ini membahas perubahan struktur pemerintahan kolonial di Lawang pada masa krisis ekonomi tahun 1931–1934. Kajian ini berangkat dari permasalahan mengenai kondisi sosial-politik dan administrasi pemerintahan sebelum reorganisasi, faktor-faktor yang m
- Cosine 0,728
Tahun 2026 · Penulis: Bagas Fadhilah Ananta Jaya
Disharmonisasi Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah: Strategi Harmonisasi Berdasarkan Hierarki Norma
Penelitian ini membahas permasalahan disharmonisasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang kerap terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada ketidakjelasan kedudukan Peraturan Menteri d
- Cosine 0,688
Tahun 2025 · Penulis: Sarah Marella
Implikasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Akibat Disharmonisasi Peraturan Daerah
Teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memberikan konsep bahwa peraturan yang lebih rendah harus mengikuti peraturan di atasnya, oleh Indonesia teori ini kemudian diadopsi dan diterapkan dalam hierarki peraturan perundang-undan