Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Asing (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 979 PK/Pdt/2018)
Tahun 2024 · Penulis: Fadia Arumning Puspitasari
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Kasus gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Sunesh Rattan Ladharam seorang WNA (Penggugat) terhadap Kamlesh Motiram Kalwani, Johny Motiram, HSBC Indonesia, dan PT. Bank Mandiri untuk mendapatkan hak pewarisan atas ibunya Swita Motiram sebagai satu-satunya anak kandung dari pewaris. Melalui Putusan Nomor 979 PK/Pdt/2018, Para Tergugat memohonkan Peninjauan Kembali dengan menghadirkan bukti baru bahwa objek sengketa merupakan boedel waris dari Alm. orang tua Para Tergugat yang belum dibagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim kemudian mengadili bahwa Para Tergugat yang merupakan saudara kandung pewaris ditetapkan sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah atas Alm. Swita Motiram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Rumusan masalah terdiri dari : (1) Apa Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 979 PK/Pdt/2018?, (2) Bagaimana kedudukan hukum hak waris anak yang berkewarganegaraan asing yang orang tuanya seorang Warga Negara Indonesia?. Kajian pustaka terdiri dari kesatu pengertian pertimbangan hakim, kedua pengertian kedudukan hukum serta syarat-syarat legal standing, ketiga pengertian waris beserta sebab-sebab pewarisan dan macam-macam golongan ahli waris, keempat pengertian kewarganegaraan, kelima pengertian warga negara asing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting dalam terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum dari suatu putusan pengadilan. Seperti dalam putusan nomor 979 PK/Pdt/2018, dalam amar putusannya hakim memutus menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah atas harta peninggalan Alm.Swita Motiram dan menyatakan perbuatan para Pemohon menguasai harta peninggalan Alm. Swita bukanlah perbuatan melawan hukum. Atas putusan tersebut mengakibatkan Termohon yang merupakan anak kandung dari Alm.Swita Motiram tidak dapat mewaris dari ibunya. Padahal perbedaan kewarganegaraan tidak serta merta memutus hak mewaris dari seorang anak.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,829
Tahun 2018 · Penulis: Azdimi Fitrotul Romadloni
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Terhadap Harta Waris Bapak Biologis
Dewasa ini, perkawinan yang tidak dicatat lazimnya disebut perkawinan sirri. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanny
- Cosine 0,753
Tahun 2026 · Penulis: Ainun Mafazah
Tanggung Jawab Hukum Ahli Waris terhadap Utang Perusahaan dalam Sengketa Kepailitan: Studi Penelitian Putusan MA no 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ahli waris terhadap utang perusahaan dalam sengketa kepailitan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggu
- Cosine 0,748
Tahun 2018 · Penulis: Deki Mulyono
Akibat Hukum Pewaris Yang Menyerahkan Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 26/pdt.g/2015/pta.plg)
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Unda