Tanggung Jawab Hukum Ahli Waris terhadap Utang Perusahaan dalam Sengketa Kepailitan: Studi Penelitian Putusan MA no 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
Tahun 2026 · Penulis: Ainun Mafazah
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10301
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ahli waris terhadap utang perusahaan dalam sengketa kepailitan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban utang perusahaan dalam sengketa kepailitan serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan batas pertanggungjawaban ahli waris dalam perkara kepailitan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang perusahaan dalam sengketa kepailitan pada prinsipnya tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada nilai harta warisan yang diterima, kecuali apabila ahli waris secara tegas menerima warisan tanpa syarat atau turut melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan tanggung jawab pribadi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan asas keadilan bagi kreditur maupun ahli waris. Putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris dalam sengketa kepailitan terbatas, ahli waris tidak serta merta dapat dijadikan debitor pailit. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan dan hukum waris di Indonesia, khususnya terkait batas pertanggungjawaban ahli waris dalam sengketa kepailitan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,779
Tahun 2026 · Penulis: Anggraini Zahra Putri
Permohonan Pailit oleh Mantan Karyawan terhadap Kewajiban Pesangon (Studi Putusan 5/Pdt.Sus-Pailit/2022.smg)
Tenaga kerja merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional dan hubungan industrial yang seimbang antara pekerja dan pengusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam praktik, hubungan kerja kerap men
- Cosine 0,753
Tahun 2024 · Penulis: Fadia Arumning Puspitasari
Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Asing (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 979 PK/Pdt/2018)
Kasus gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Sunesh Rattan Ladharam seorang WNA (Penggugat) terhadap Kamlesh Motiram Kalwani, Johny Motiram, HSBC Indonesia, dan PT. Bank Mandiri untuk mendapatkan hak pewarisan atas ibunya Swita Motiram sebagai satu-sat
- Cosine 0,741
Tahun 2026 · Penulis: Danang Fajar Dwi Sujatmiko
Kepastian Hukum Kedudukan Kreditur Akibat Pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Pengadilan
Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen dan kekuatan eksekutorial kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Namun, pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan oleh pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keduduka