Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi
Tahun 2026 · Penulis: Lilis Suryani Gultom
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pertambangan sebagai salah satu sektor penting yang memberikan pernanan besar bagi perekonomian Indonesia. Sumber daya yang ada pada sektor pertambangan dapat dimanfaatkan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan melalui proses perizinan oleh Pemerintah. Pelaku usaha yang telah memegang Izin Usaha Pertambangan akan mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan juga kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya, banyak pelaku usaha yang hanya menginginkan haknya dan mengabaikan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Ketidakpatuhan kewajiban termasuk sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada lingkungan wilayah pertambangan. Pelanggaran kewajiban khususnya yang menyebabkan kerusakan pada kawasan konservasi akan mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin dari pemerintah. Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan konservasi seharusnya ditentukan dan diatur secara spesifik agar dasar hukum pencabutan Izin yang dilakukan pemerintah tidak terlihat kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena kegiatan pertambangan ini juga berlangsung pada kawasan konservasi atau kawasan perlindungan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,819
Tahun 2026 · Penulis: Lilis Suryani Gultom
Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi
Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang ketidakpastian hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi, khususnya karena regulasi yang tersedia hanya mengatur pencabutan secara umum tanpa memberikan norma spesifik terkait kawasan k
- Cosine 0,802
Tahun 2024 · Penulis: Daffa Ridho Ananto
Penegakan Atas Pelanggaran Penambangan Emas di Kalimantan Barat
Pelanggaran penambangan emas ini bermula karena kandungan emas yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat sendiri merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan atau dimanfaatkan. Potensi sumber emas yang ada di Kalimantan Barat terbilang melimpah, bahkan has
- Cosine 0,795
Tahun 2018 · Penulis: Ananda Ajeng Anji Wishanti
Perlindungan Hukum Masyarakat yang Terkena Dampak dalam Kegiatan Pertambangan Emas DI Indonesia
Indonesia adalah negara yang dikarunia sumber daya alam yang melimpah. Emas merupakan salah satu sumberdaya mineral yang terkandung dalam bumi pertiwi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sebagaimana ama