Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi
Tahun 2026 · Penulis: Lilis Suryani Gultom
Faculty of Law, Universitas Jember
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang ketidakpastian hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi, khususnya karena regulasi yang tersedia hanya mengatur pencabutan secara umum tanpa memberikan norma spesifik terkait kawasan konservasi sehingga menimbulkan kekaburan norma dan potensi ketidakadilan bagi pelaku usaha maupun kerentanan terhadap perlindungan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan pencabutan izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, memahami bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, serta memahami akibat hukum dari pencabutan izin usaha pertambangan terhadap pelaku usaha dan perlindungan kawasan konservasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan IUP terutama didasarkan pada pelanggaran kewajiban lingkungan, penyalahgunaan izin, dan ketidakpatuhan terhadap dokumen Amdal, yang secara perdata memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pencabutan IUP berimplikasi pada hilangnya legalitas usaha, terhentinya kegiatan operasional, kerugian bagi pelaku usaha, beralihnya hak pengelolaan kepada negara, serta kewajiban pemulihan lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan yang spesifik serta proses pencabutan yang kurang transparan berpotensi menghambat perlindungan ekologis dan tidak sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,819
Tahun 2026 · Penulis: Lilis Suryani Gultom
Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi
Pertambangan sebagai salah satu sektor penting yang memberikan pernanan besar bagi perekonomian Indonesia. Sumber daya yang ada pada sektor pertambangan dapat dimanfaatkan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan melalui proses perizinan oleh Pemerintah. Pela
- Cosine 0,768
Tahun 2026 · Penulis: Rafli Akbar Pratama
Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Perkebunan Sebagai Pemegang Hak Guna Usaha Terhadap Pemanfaatan Lahan Perusahaan Oleh Masyarakat
Pemanfaatan lahan menjadi masalah utama yang sering hadir di perkebunan. Larangan mengenai pemanfaatan lahan yang bukan hak nya ini ada dalam Pasal 55 UU Perkebunan. Pemanfaatan lahan HGU secara sepihak merugikan perusahaan perkebunan. Penelitian ini bertujuan
- Cosine 0,751
Tahun 2026 · Penulis: Murhandini Nawang Palupi
Pengaturan Hukum Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Kepatuhan Hukum Lingkungan bagi Korporasi Pertambangan
RINGKASAN Pengaturan Hukum Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Kepatuhan Hukum Lingkungan Bagi Korporasi Pertambangan; Murhandini Nawang Palupi, 220710101304; 2026; 77 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penelitia