Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Perkebunan Sebagai Pemegang Hak Guna Usaha Terhadap Pemanfaatan Lahan Perusahaan Oleh Masyarakat
Tahun 2026 · Penulis: Rafli Akbar Pratama
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12368
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Pemanfaatan lahan menjadi masalah utama yang sering hadir di perkebunan. Larangan mengenai pemanfaatan lahan yang bukan hak nya ini ada dalam Pasal 55 UU Perkebunan. Pemanfaatan lahan HGU secara sepihak merugikan perusahaan perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi perusahaan perkebunan sebagai pemegang HGU. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum dalam bentuk eksternal dan internal, kemudian sengketa pemanfaatan lahan ini dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu non litigasi dan litigasi.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,768
Tahun 2026 · Penulis: Lilis Suryani Gultom
Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi
Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang ketidakpastian hukum dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi, khususnya karena regulasi yang tersedia hanya mengatur pencabutan secara umum tanpa memberikan norma spesifik terkait kawasan k
- Cosine 0,745
Tahun 2026 · Penulis: Lilis Suryani Gultom
Kepastian Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Konservasi
Pertambangan sebagai salah satu sektor penting yang memberikan pernanan besar bagi perekonomian Indonesia. Sumber daya yang ada pada sektor pertambangan dapat dimanfaatkan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan melalui proses perizinan oleh Pemerintah. Pela
- Cosine 0,737
Tahun 2025 · Penulis: Marchella Mumtajz El Firdaus
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Perusahaan di Papua (Studi Kasus PT. Permata Nusa Mandiri Papua)
Penggunaan kawasan hutan di Indonesia diatur melalui regulasi seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 23 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk aktivitas non-kehutanan guna menjaga fungsi ekologis hutan. Deforesta