PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATEKSEKI SEPHAAK OLEH PT MANDI TURUS FINANCE (Studi Putan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)
Tahun 2026 · Penulis: ROLIS JUNIAR MANDARETA
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10038
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Terjemahan mesin (opus-mt-en-id) · dipakai untuk pengindeksan
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATEKSEKI SEPHAAK OLEH PT MANDI TURUS FINANCE (Studi Putan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)
Praktik eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan (finance) seringkali memicu sengketa hukum, terutama ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai status cedera janji (wanprestasi) dan tindakan penarikan objek jaminan secara paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas praktik parate eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji konsisten penerapan aturan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi sepihak tanpa adanya kesepakatan cedera janji dan kesukarelaan debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto mempertegas pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang sah guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kreditur dalam proses eksekusi jaminan.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,876
Tahun 2026 · Penulis: Dyah Ajeng Puspa Fadillah
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
Penelitian ini mengkaji perubahan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut membatasi parate eksekusi sehingga hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan me
- Cosine 0,875
Tahun 2026 · Penulis: Yesa Masayu
Keabsahan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/Puu-XVII/2019 (Studi Kasus Pada PT Adira Finance Cabang Gorontalo)
Keabsahan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus pada PT Adira Finance Cabang Gorontalo); Yesa Masayu, 220710101026; 2026; 77 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Perkembangan kegiata
- Cosine 0,835
Tahun 2025 · Penulis: Anindya Dewangsya Aryamurti
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
Indonesia sebagai negara hukum menegakkan keadilan melalui sistem hukum yang terstruktur, di mana hukum memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang berdasarkan perjanjian antara bank dan peminjam, yang mengharu