Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
Tahun 2026 · Penulis: Dyah Ajeng Puspa Fadillah
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12233
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Penelitian ini mengkaji perubahan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut membatasi parate eksekusi sehingga hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur, sedangkan sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, degradasi hak preferen kreditur, dan berpotensi dimanfaatkan oleh debitur yang beritikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur serta implikasi Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 terhadap efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa sebelum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, UUJF memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui kewajiban akta notariil dan pendaftaran jaminan fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar eksekusi. Perlindungan tersebut diperkuat oleh kekuatan eksekutorial sertifikat, hak parate eksekusi, larangan pengalihan objek jaminan, pengaturan droit de suite, hak preferen, mekanisme eksekusi, serta ketentuan pidana. Pengaturan tersebut menjamin kepastian, kemudahan, dan efisiensi pelunasan piutang. Setelah Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, pelaksanaan parate eksekusi dibatasi sehingga kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi berlaku secara otomatis. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi yang bergantung pada persetujuan debitur turut melemahkan kedudukan kreditur preferen dalam memperoleh pelunasan piutang dan berpotensi dimanfaatkan oleh debitur yang beritikad tidak baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan fleksibilitas bagi debitur, terutama melalui mekanisme parate eksekusi yang cepat dan efisien. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur tidak secara suka rela menyerahkan jaminan. Maka eksekusi harus melalui pengadilan, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi serta perlindungan hukum terhadap hak preferen kreditur.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,876
Tahun 2026 · Penulis: ROLIS JUNIAR MANDARETA
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATEKSEKI SEPHAAK OLEH PT MANDI TURUS FINANCE (Studi Putan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)
Praktik eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan (finance) seringkali memicu sengketa hukum, terutama ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai status cedera janji (wanprestasi) dan tindakan penarikan objek jaminan secara paksa. Penel
- Cosine 0,831
Tahun 2025 · Penulis: Anindya Dewangsya Aryamurti
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
Indonesia sebagai negara hukum menegakkan keadilan melalui sistem hukum yang terstruktur, di mana hukum memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang berdasarkan perjanjian antara bank dan peminjam, yang mengharu
- Cosine 0,826
Tahun 2026 · Penulis: Danang Fajar Dwi Sujatmiko
Kepastian Hukum Kedudukan Kreditur Akibat Pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Pengadilan
Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen dan kekuatan eksekutorial kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Namun, pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan oleh pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keduduka