Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak Yang Diputus Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor: 405/pid.sus/2025/pn.bpp)
Tahun 2026 · Penulis: Prischa Kirana
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12112
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang berdampak serius dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Pembuktian dalam perkara ini sering mengalami kendala karena minimnya saksi langsung dan ketergantungan pada alat bukti tidak langsung. Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2025/PN.Bpp menarik dikaji karena berakhir dengan putusan bebas meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan saksi, keterangan ahli, Visum et Repertum, dan alat bukti elektronik. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut belum memiliki persesuaian yang cukup untuk membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Penelitian ini mengkaji kedudukan alat bukti yang diajukan serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasarkan ketentuan pembuktian pidana dan Pasal 235 KUHAP 2025. Penelitian ini menggukan jenis atau tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang undangan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukumnya, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yang digunakan untuk membedah sekaligus menjadi salah satu sumber acuan yang ada dalam putusan-putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dan saling berkaitan yang kemudian disusun dengan sistematis dalam bentuk kalimat dan paragraph.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,868
Tahun 2018 · Penulis: Fahmi Maulana
Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)
Hakim memiliki peran yang penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Sesuai Pasal 1 angka 9 KUHAP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus
- Cosine 0,858
Tahun 2024 · Penulis: Annisa Zerlina Cindy Gayatri
Penerapan Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri dalam Sengketa Wanprestasi
Pada saat terjadi permasalahan dapat diselesaikan melalui pengadilan Pengadilan di indonesia terdiri dari beberapa jenis. Setiap jenis pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara. Kewenangan tersebu disebut dengan kompetensi absolut dan relatif
- Cosine 0,852
Tahun 2025 · Penulis: Erika Wulandari
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Amar Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/Pn.Bkl )
Salah satu syarat formil dalam penulisan amar putusan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dimana pasal tersebut mewajibkan hakim untuk mencantumkan dasar hukum dan frasa lama pidana penjara secara eksplisit. Pada kasus Putusan nomor 8/Pid.Su