Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)
Tahun 2018 · Penulis: Fahmi Maulana
Faculty of Law, Universitas Jember
Tautan: https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16365
Abstrak
Teks yang dipakai untuk pengindeksan BM25 dan IndoSBERT
Hakim memiliki peran yang penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Sesuai Pasal 1 angka 9 KUHAP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim tersebut maka hakim sudah seharusnya sebelum menjatuhkan putusan tentang suatu perkara terlebih dahulu memeriksa secara teliti dan benar keseluruhan proses-proses yang ada dalam persidangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tersebut. Permasalahan dalam kasus ini yaitu bagaimanakah keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana dan apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk menganalisis keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana. kemudian Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pedekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3006/Pid.B/2015/PN.SBY. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.
Dokumen Serupa
Berdasarkan kemiripan vektor embedding IndoSBERT (cosine similarity).
- Cosine 0,869
Tahun 2025 · Penulis: Erika Wulandari
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Amar Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/Pn.Bkl )
Salah satu syarat formil dalam penulisan amar putusan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dimana pasal tersebut mewajibkan hakim untuk mencantumkan dasar hukum dan frasa lama pidana penjara secara eksplisit. Pada kasus Putusan nomor 8/Pid.Su
- Cosine 0,868
Tahun 2026 · Penulis: Prischa Kirana
Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pencabulan Anak Yang Diputus Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor: 405/pid.sus/2025/pn.bpp)
Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan seksual yang berdampak serius dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Pembuktian dalam perkara ini sering mengalami kendala karena minimnya saksi langsung dan ketergantungan pada alat bukti tidak lan
- Cosine 0,865
Tahun 2018 · Penulis: Chici Arinda Putri
Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Nomor: 198/Pid.B/2015/PN-SGL)
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dilakukan oleh hakim yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak me